TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan opsi pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi kendaraan pelat hitam selain roda dua dan nelayan lebih mudah diterapkan. Hal ini sesuai dengan masukan dari BPH Migas.

"Memang dari sisi gampang dikontrol ya begitu, tapi nanti akan bicarakan dengan Dewan," ujar Menteri Hatta kepada wartawan di Hotel Intercontinental Mid Plaza, Jakarta, Senin (29/11).

Dalam upaya mengurangi konsumsi BBM bersubsidi, pemerintah menyodorkan dua pilihan kepada DPR. Opsi pertama adalah pembatasan BBM bersubsidi untuk kendaraan pelat hitam selain roda dua dan nelayan. Sementara opsi kedua berupa pembatasan BBM bersubsidi untuk kendaraan produksi tahun 2005 atau lebih baru.

Meski lebih sulit untuk diterapkan dan diawasi, Hatta melanjutkan, pemerintah tetap mengajukan opsi kedua. Pemerintah memperhatikan pendapat sebagian kalangan yang menilai pembatasan BBM bersubsidi memberatkan masyarakat kelas bawah.

"Misalkan ada masyarakat yang baru menjual motor untuk menyicil mobil buatan 99. Ini bisa memberatkan mereka." Karena itu, pemerintah akan melakukan pembahasan final mengenai opsi ini pada awal bulan depan. Hari ini, kata Hatta, BPH Migas mengadakan pertemuan dengan DPR untuk memberikan masukan mengenai opsi pembatasan BBM.

ANTON WILLIAM