Menteri Negara BUMN Dukung Tumpang Sari di Hutan Perhutani  

Reporter

Editor

Kamis, 18 November 2010 14:14 WIB

Menteri Negara BUMN, Mustafa Abubakar. TEMPO/Seto Wardhana
TEMPO Interaktif, Jakarta -Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar mendorong peningkatan pemanfaatan lahan hutan dengan sistem tumpang sari. Tujuannya mendukung ketersediaan pangan di tanah air.

Mustafa juga mengatakan dengan mengembangkan ketersediaan pangan di sektor kehutanan akan dapat mendorong diversifikasi produksi. "Ada sekitar 500 ribu ton karbohidrat dihasilkan dari tumpang sari di Perhutani dan ini potensial untuk dilipatgandakan jika tumpang sari ini
dijadikan core business Perhutani," katanya saat Executive Breakfast Meeting di Auditorium Kementerian Kehutanan, Kamis (18/11).

Dengan melakukan tumpang sari di areal hutan yang masa panennya cepat, dapat membantu meningkatkan pendapatan Perhutani dan membuka kesempatan kerja petani. "Saya menantang Perhutani dan Inhutani membuat mapping tanah yang kurang produktif dan belum optimal untuk diberdayakan dan dibuat lahan yang crop season untuk memperkuat
ketahanan pangan," ujarnya.

Kedepannya pemanfaatan lahan pun dapat dikembangkan tak hanya untuk tanaman padi, tapi juga ke tanaman lainnya
seperti jagung dan singkong yang kemudian dapat diolah menjadi terigu untuk menggantikan gandum sebagai bahan baku utama roti dan mie.

"Indeks tanaman kita pada tahun 2009 itu hanya 1,6. Artinya, satu lahan baru ditanami 1,6 kali. Hambatannya macam-macam, karena irigasi faktor topografi dan sebagainya. Kalau saja kita bisa naikkan indeks menjadi 2 maka tingkat produksi bisa naik 10 persen," katanya.

Pelaksana Tugas Direktur Utama Perhutani Hariyono Kusumo mengatakan tumpang sari yang dilakukan di areal Perhutani merupakan salah satu bentuk kontribusi dalam membantu ketersediaan pangan nasional. "Hasil tumpang sari yang sudah berjalan di Perhutani dalam lima tahun terakhir rata-rata menghasilkan 500 ribu ton per tahun atau setara dengan Rp 1 triliun dari padi, jagung, kacang-kacangan," katanya dalam kesempatan yang sama.

ROSALINA

Berita terkait

Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

23 Januari 2024

Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

Debat cawapres 2024 kedua dinilai Rimbawan Muda Indonesia (RMI) gagal memahami aspek tata kelola kehutanan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Targetkan 12 Juta Hektar Hutan Sosial, Ini Tantangan Jokowi

30 Oktober 2017

Targetkan 12 Juta Hektar Hutan Sosial, Ini Tantangan Jokowi

Siti Nurbaya mengatakan ada berbagai alasan kenapa mengejar target 12,7 juta hektar hutan sosial sesuai Nawa Cita bukanlah kerja yang ringan.

Baca Selengkapnya

KLHK Akan Mengelola Hutan dengan Wirausaha

23 Agustus 2017

KLHK Akan Mengelola Hutan dengan Wirausaha

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar upaya itu tetap mengacu pada prinsip pembangunan dan kelestarian.

Baca Selengkapnya

Walhi: Tak Heran Harimau Sering Masuk Kampung, Sebabnya...

16 Agustus 2017

Walhi: Tak Heran Harimau Sering Masuk Kampung, Sebabnya...

WALHI menyoroti tumpang tindih kebijakan kawasan hutan dan aktivitas pertambangan berikut dampaknya bagi masyarakat.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tegur KLHK: Pengelolaan Hutan Jangan Berorientasi Proyek  

2 Agustus 2017

Jokowi Tegur KLHK: Pengelolaan Hutan Jangan Berorientasi Proyek  

Jokowi ingin pengelolaan hutan dilakukan dengan menerapkan terobosan sehingga bisa mendukung perekonomian warga sekitar dan ekonomi nasional.

Baca Selengkapnya

Menteri Sofyan Akan Surati KLHK Soal Izin Pinjam Pakai Hutan  

9 Juli 2017

Menteri Sofyan Akan Surati KLHK Soal Izin Pinjam Pakai Hutan  

Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai di Riau terhambat kawasan hutan.

Baca Selengkapnya

Menebang Pohon di Hutan, Petani di Cilacap Ditangkap Polisi

26 Maret 2017

Menebang Pohon di Hutan, Petani di Cilacap Ditangkap Polisi

Sudjana berkukuh penebangan yang ia lakukan legal.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Serahkan Konsesi PT LUM untuk Warga Kepulauan Meranti

25 Maret 2017

Pemerintah Serahkan Konsesi PT LUM untuk Warga Kepulauan Meranti

Kementrian LHK menyerahkan konsesi PT Lestari Unggul Makmur seluas 10.390 ha ke warga Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

Baca Selengkapnya

Tolak Konsep Hutan Adat, Kalimantan Selatan Terapkan Hutan Desa

25 Maret 2017

Tolak Konsep Hutan Adat, Kalimantan Selatan Terapkan Hutan Desa

Konsep ini diyakini bisa menekan konflik lahan di daerah itu.

Baca Selengkapnya

Beda Kebiasaan, Kalimantan Selatan Kesulitan Tetapkan Hutan Adat  

25 Maret 2017

Beda Kebiasaan, Kalimantan Selatan Kesulitan Tetapkan Hutan Adat  

Menurut Hanif, warga adat Kalimantan Selatan biasa berladang berpindah secara pribadi.

Baca Selengkapnya