TEMPO Interaktif, Jakarta - DPR meminta dilakukannya pengusutan terhadap kejanggalan yang terjadi di seputar proses rencana penjualan saham Krakatau Steel. "Pemerintah diminta untuk berniat baik mengusut kejanggalan itu," ujar Chandra Tirta Widjaja, anggota Komisi VI yang mengurusi BUMN di Jakarta (1/11).

Menurut Chandra, harus ada investigasi soal alasan seputar penetapan harga yang sangat murah dari penjualan aset negara. "Harus transparan siapa juga alokasi pembeli nantinya," ujarnya.

DPR, kata Chandra, siap mendukung upaya pengungkapan penetapan harga murah dari pemerintah. Ada kerugian negara yang ditengarai dalam persoalan penjualan saham Krakatau Steel. "Potensi itu tinggi, oleh karenanya pembatalan itu harus," katanya.

Sebelumnya, banyak kritik dalam penjualan saham perdana milik BUMN Krakatau Steel. Banyak kalangan menilai harga Rp 850 per lembar saham adalah aksi menjual murah aset bangsa. Namun belakangan Kementerian BUMN melakukan revisi terhap nilai saham industri baja nasional itu.

Sementara itu, Marwan Batubara pengamat dari Indonesian Resources Studies mengatakan perlunya presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera membatalkan rencana penjualan saham Krakatau Steel. Selain itu, mendesak juga pemerintah agar tidak memprivatisasi.
"Banyak orang lingkar pengambilan keputusan yang mengambil keuntungan dari penjualan saham," ujarnya.

Pembatalan saham memang memiliki konsekuensi. Namun kata Marwan, demi kepentingan negara itu harus dilakukan. "Presiden juga harus usut rangkaian penyelewengannya," ujarnya. Dia pun mengatakan, "Keputusan menjual murah berasal dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara."

Jika Krakatau Steel membutuhkan dana segar untuk melanjutkan kehidupan bisnisnya, kata Marwan, bukan melulu dengan cara menjual saham. Bisa juga melalu utang.
"Pemerintah harus bisa menyelamatkan industri strategis milik negara ini," ujarnya.

Sandy Indra Pratama