TEMPO Interaktif, Jakarta -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengganti dan mereposisi sejumlah eselon satu. Salah satu pejabat yang diganti yaitu Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu yang telah menjabat posisi itu selama lima tahun.
Menteri BUMN Mustafa Abubakar membantah rumor yang menyebut pergantian ini karena ketidakcocokan dengan pejabat lama. "Saya bantah keras. Semua yang bekerja dengan saya, cocok," ujarnya ditemui usai pelantikan pejabat baru di kantornya, Jumat (24/9).
Bahkan, dia melanjutkan, para pejabat lama mendampingi dirinya saat pameran dan konferensi IBBEX 2010 yang dibuka Presiden kemarin.
Dengan pergantian gerbong ini Kementerian BUMN telah mengisi seluruh kursi eselon satunya yakni lima deputi dan lima staf ahli. Kementerian juga mengganti dan mengubah nama kedeputian.
Said Didu digantikan oleh Mahmudin Yasin. Irmanda Laksanawan ditunjuk sebagai Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur. Komisaris PT Jasa Marga Tbk Sumaryanto Widayatin ditunjuk sebagai Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik.
Parikesit Suprapto yang sebelumnya menjabat Deputi Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan menjadi Deputi Bidang Usaha Jasa. Deputi Pengembangan Usaha Pertambangan Industri Strategis, Energi, Telekomunikasi Sahala Lumban Gaol menjadi Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik. Posisi sebelumnya menjadi Deputi Industri Strategis dan Manufaktur yang dijabat oleh Irnanda Laksanawan.
Mustafa menjelaskan, Kementerian tak mengubah rencana induk program prioritas. Namun ada kemungkinan mengubah skala prioritas pelaksanaan program. "Kami akan memetakan tugas-tugas baru karena ada bagian baru dalam garis kewenangan dan tanggung jawab," ucapnya.
Dengan terisinya semua kursi eselon satu, dia juga berharap Kementerian dapat memiliki energi baru dan meningkatkan ritme kerja yang lebib baik. Mustafa menambahkan Kementerian akan melakukan pembenahan serupa di tingkat eselon dua guna mendukung kerja deputi baru.
Soal kritik Presiden agar perusahaan negara tidak dijadikan sapi perah, Mustafa menjamin praktek lama itu tak akan terjadi. Kritik Presiden, lanjutnya, akan jadi pemacu agar Kementerian bisa menghilangkan praktek itu secara bertahap agar BUMN menjadi lebih sehat.
RIEKA RAHADIANA
Menteri BUMN Mustafa Abubakar membantah rumor yang menyebut pergantian ini karena ketidakcocokan dengan pejabat lama. "Saya bantah keras. Semua yang bekerja dengan saya, cocok," ujarnya ditemui usai pelantikan pejabat baru di kantornya, Jumat (24/9).
Bahkan, dia melanjutkan, para pejabat lama mendampingi dirinya saat pameran dan konferensi IBBEX 2010 yang dibuka Presiden kemarin.
Dengan pergantian gerbong ini Kementerian BUMN telah mengisi seluruh kursi eselon satunya yakni lima deputi dan lima staf ahli. Kementerian juga mengganti dan mengubah nama kedeputian.
Said Didu digantikan oleh Mahmudin Yasin. Irmanda Laksanawan ditunjuk sebagai Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur. Komisaris PT Jasa Marga Tbk Sumaryanto Widayatin ditunjuk sebagai Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik.
Parikesit Suprapto yang sebelumnya menjabat Deputi Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan menjadi Deputi Bidang Usaha Jasa. Deputi Pengembangan Usaha Pertambangan Industri Strategis, Energi, Telekomunikasi Sahala Lumban Gaol menjadi Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik. Posisi sebelumnya menjadi Deputi Industri Strategis dan Manufaktur yang dijabat oleh Irnanda Laksanawan.
Mustafa menjelaskan, Kementerian tak mengubah rencana induk program prioritas. Namun ada kemungkinan mengubah skala prioritas pelaksanaan program. "Kami akan memetakan tugas-tugas baru karena ada bagian baru dalam garis kewenangan dan tanggung jawab," ucapnya.
Dengan terisinya semua kursi eselon satu, dia juga berharap Kementerian dapat memiliki energi baru dan meningkatkan ritme kerja yang lebib baik. Mustafa menambahkan Kementerian akan melakukan pembenahan serupa di tingkat eselon dua guna mendukung kerja deputi baru.
Soal kritik Presiden agar perusahaan negara tidak dijadikan sapi perah, Mustafa menjamin praktek lama itu tak akan terjadi. Kritik Presiden, lanjutnya, akan jadi pemacu agar Kementerian bisa menghilangkan praktek itu secara bertahap agar BUMN menjadi lebih sehat.
RIEKA RAHADIANA
