Tahun Depan, PT Dirgantara Selesaikan 2 Pesawat Pesanan Korea  

Reporter

Editor

Kamis, 23 September 2010 15:07 WIB

Produksi Pesawat di PT. Dirgantara Indonesia. Tempo/Arnold Simanjuntak
TEMPO Interaktif, Bndung - PT Dirgantara Indonesia segera menyelsaikan 2 pesawat patroli maritim yang dipesan Korea Selatan pada akhir tahun, dan 2 pesawat lagi pada diselesaikan pada semester satu tahun depan.

"Diharapkan segera selesai, dan PT DI mudah mudahan segera memproduksi pesawat buat TNI Angkatan Laut," ujar Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, Budi Santoso di ajang pameran kedirgantaraan, Bandung Air Show udi Bandara Husein Sastranegara , Bandung, Kamis (23/9).

Budi menyatakan, pesanan Korea tersebut senilai sekitar US$ 90 juta sedangkan yang sudah dikontrak dengan TNI Angkatan laut senilai US$ 80 juta dolar dengan memakai pembiayaan ekspor dari salah satu Bank di Amerika Serikat. Untuk harga satu pesawat standar biasanya mencapai US$ 20 juta dolar.

"PT DI saat ini menunggu kontrak kredit pemerintah dengan perbangkan Amerika Serikat, biar hanggar yang dua tahun kosong bisa hidup kembali hidup. Kontrak dengan TNI sudah dilakukan Desember tahun lalu," ujarnya.

Budi mengatakan, PT DI sendiri sudah muai produksi komponennya komponen kapal pesanan TNI AL tersebut. Kapal yang dikerjakan PT. DI itu, kata dia, bisa terbang waktu yang cukup lama di daerah operasi di atas 10 jam, dan dilengkapapi infra red, serta kamera.

Dengan adanya kontrak baru dari TNI AL itu diharapkan bisa mendongkrak pertumbuhan PT DI. Selain itu, pesawat patroli maritim tersebut bisa menjadi salah satu pesawat yang ke depannya menjadi kebutuhan negara lain seiring dengan meningkatkanya pembajakan di sejumlah lautan lepas, seperti di perairan Somalia. "Pesawat ini juga bisa digunakan sebagai pesawat penyelamat."

Budi menambahkan, untuk menjual pesawat ke satu negara, paling tidak dibutuhkan waktu negoisasi antara 2 atau 3 tahun."Apalagi baru terjadi krisis pada negara negara tersebut," ujarnya.

Untuk itu, PT DI meminta pemerintah segera memutuskan terkait pengembangan pesawat N250 yang dihentikan karena persyaratan pemberian pinjaman dari IMF pada pemerintah Indonesia saat dilanda krisis moneter. "Masih ada dua pesawat CN 250 yang ada di hanggar, dan biaya perawatannya dibebankan pada internal perusahaan," kata Budi.

Ia menegaskan, untuk pasar CN250 sebenarnya masih berpotensi dikembangkan terutama untuk kapasitas sekitar 50 orang penumpang."Paling tidak PT DI harus mengeluarkan ongkos ngelap (merawat) untuk perawatan dua pesawat CN250," ujarnya.

ALWAN RIDHA RAMDANI

Berita terkait

Apa Peran PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dalam Pengembangan Mobil Terbang Vela Alpha

22 Februari 2024

Apa Peran PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dalam Pengembangan Mobil Terbang Vela Alpha

PT Dirgantara Indonesia (Persero) turut serta dalam pengembangan mobil terbang Vela Alpha. Bagaimana peran PTDI di proyek ini?

Baca Selengkapnya

Bappenas, PT DI dan Pemprov Bali Teken Kerja Sama Pemanfaatan Pesawat N219

17 Februari 2024

Bappenas, PT DI dan Pemprov Bali Teken Kerja Sama Pemanfaatan Pesawat N219

PT Dirgantara Indonesia (PT DI) , Kementerian PPN/Bappenas, dan pemerintah provinsi Bali menandatangani kesepakatan bersama pemanfaatan pesawat N219.

Baca Selengkapnya

Pembayaran Gaji Karyawan PT Dirgantara Indonesia Bermasalah, Ini Penjelasan Stafsus Erick Thohir

19 Desember 2023

Pembayaran Gaji Karyawan PT Dirgantara Indonesia Bermasalah, Ini Penjelasan Stafsus Erick Thohir

Stafsus Erick Thohir merespons persoalan pembayaran gaji karyawan PT Dirgantara Indonesia yang mesti dicicil.

Baca Selengkapnya

PTDI Belum Lunasi Gaji Karyawan, Ini Penjelasan Perusahaan

19 Desember 2023

PTDI Belum Lunasi Gaji Karyawan, Ini Penjelasan Perusahaan

Perusahaan pelat merah produsen pesawat PT Dirgantara Indonesia atau PTDI belum melunasi gaji karyawannya pada November 2023.

Baca Selengkapnya

PT Dirgantara Indonesia Ekspor 6 Pesawat NC212i ke Filipina

20 Oktober 2023

PT Dirgantara Indonesia Ekspor 6 Pesawat NC212i ke Filipina

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) mengekspor 6 pesawat terbang NC212i ke Filipina.

Baca Selengkapnya

PT Pindad, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia Dilaporkan ke Ombudsman, Apa Kasusnya? Ini profilnya

18 Oktober 2023

PT Pindad, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia Dilaporkan ke Ombudsman, Apa Kasusnya? Ini profilnya

Tiga Perusahaan BUMN dilaporkan ke Ombudsman yaitu PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia. Soal jual senjata ilegal ke Myanmar?

Baca Selengkapnya

Diduga Jual Senjata Ilegal ke Myanmar, 3 BUMN Dilaporkan ke Ombudsman

17 Oktober 2023

Diduga Jual Senjata Ilegal ke Myanmar, 3 BUMN Dilaporkan ke Ombudsman

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (SSR) melaporkan tiga BUMN ke Ombudsman RI tentang dugaan penjualan senjata ilegal ke Myanmar

Baca Selengkapnya

Profil 3 BUMN yang Dituding Jual Senjata ke Junta Militer Myanmar

6 Oktober 2023

Profil 3 BUMN yang Dituding Jual Senjata ke Junta Militer Myanmar

Tiga BUMN dituding menjual senjata ke Junta Myanmar pasca kudeta pada 1 Februari 2021. Berikut profil tiga BUMN tersebut.

Baca Selengkapnya

Kasus Dugaan 3 BUMN Jual Senjata Ilegal ke Myanmar, Komnas HAM Didesak Investigasi

5 Oktober 2023

Kasus Dugaan 3 BUMN Jual Senjata Ilegal ke Myanmar, Komnas HAM Didesak Investigasi

Organisasi koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan meminta Komnas HAM usut kasus dugaan penjualan senjata ilegal ke Myanmar oleh 3 BU

Baca Selengkapnya

PT Dirgantara Indonesia dan Lokheed Martin Kerja Sama Pengadaan Sikorsky S-70M Black Hawk

23 Agustus 2023

PT Dirgantara Indonesia dan Lokheed Martin Kerja Sama Pengadaan Sikorsky S-70M Black Hawk

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan Sikorsky, perusahaan Lockheed Martin, kerja sama pengadaan helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk.

Baca Selengkapnya