TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Keuangan Boediono mengatakan akan mempelajari skema baru penjadualan utang yang ditawarkan oleh negara kreditor dalam Paris Club. “Kami tidak mungkin melewatkan peluang pembayaran utang yang memang sudah lazim,” katanya di departemen Keuangan, Jumat (31/10) sore. Pada 29 Oktober 2003, Paris Club secara resmi mengeluarkan kebijakan baru yang disebut Evian Aprroach. Skema baru ini diperuntukkan bagi negara yang tidak tergolong miskin atau non HIPIC (Heavily Indebted poor Income Country) untuk menegosiasikan utang luar negerinya secara bilateral dengan negara kreditor. Kesepakatan ini, dibakukan melalui pertemuan negara kreditor di Paris 8 Oktober lalu. Menurut Boediono, untuk mengurangi beban utang luar negeri, pemerintah akan mengupayakan cara-cara yang sesuai dengan aturan internasional. Ditanya apakah Indonesia mengikuti kebijakan Paris Club, Boediono menjawab, "Lihat dulu seperti apa itu. Juga tergantung negara kreditornya." Menurut Boediono, pemerintah akan mempelajari apapun skema yang ditawarkan oleh negara kreditor yang berlaku secara internasional tentang pembayaran utang luar negeri. "Kita tidak akan melakukan hal yang tidak lazim,”katanya. Tahun depan, pemerintah harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp 68 triliun untuk membayar utang luar negeri. Dewan Perwakilan Rakyat menyarankan agar melakukan negosiasi bilateral untuk menjadual ulang utang luar negeri kepada negara kreditor. Jika itu berhasil anggarannya bisa dimasukkan ke dalam anggaran pembangunan dan anggaran rutin. Kemarin, kata Boediono, Dewan Perwakilan Rakyat juga mendengarkan pandangan-pandangan dari mantan Menteri Keuangan, mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menghindari beban utang luar negeri. Pertemuan yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak itu dihadiri ketua panitia anggaran DPR Abdullah Zainie, Menteri Keuangan Boediono, dua mantan menteri Keuangan, Frans Seda dan Raduis Prawiro. “DPR hanya mendengarkan berbagai pandangan, bagaimana sikap beliau-beliau itu,” katanya. Bagja Hidayat - Tempo News Room
Berita terkait
Iuran Wisata untuk Siapa
50 detik lalu
Iuran Wisata untuk Siapa
Rencana pemerintah memungut iuran wisata lewat tiket pesawat ditolak sejumlah kalangan. Apa masalahnya?