TEMPO Interaktif, Jakarta:Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) mengajukan permohonan pembatalan perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang dalam kasus kepailitan PT Putra Surya Perkasa milik keluarga Gondokusumo. Alasannya, perusahaan itu tidak mungkin melakukan pertukaran aset seperti tertuang dalam putusan perdamaian tersebut. ”Karena Aset yang ada di Jalan Satrio Kuningan sesungguhnya sudah menjadi milik BPPN di dalam penyelesaian utang yang lain," jelas Kuasa Hukum BPPN, Andrey Sitanggang, dalam jumpa pers di Kantor BPPN, Jakarta, Selasa (13/8). Alasan lainnya, kata Andrey, aset di Menara Tujuh Gading, Pondok La Villa dan Permata Sentul adalah jaminan yang disebutkan secara khusus untuk kreditur asing Putra Surya Perkasa. "Tetapi tidak terbukti ada persetujuan dari kreditur asing kepada perusahaan itu untuk mempertukarkan jaminan mereka (kreditur asing)," ungkapnya. Andrey mengatakan, hampir bisa dilihat banyak kejanggalan-kejanggalan dalam isi perdamaian penudaan kewajibab pembayaran utang itu. "Layak disebut sebagai rekayasa," kata dia, "sehingga perlu dibatalkan." Direktur Hukum BPPN Robertus Bilitea menambahkan permohonan, pembatalan perdamaian itu telah didaftarkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 7 Agustus 2002. Dan sidang pertama akan digelar 20 Agustus mendatang. "Upaya ini ditempuh dalam rangka penyelamatan uang negara yang cukup besar, yaitu sebesar Rp. 1,6 triliun dan US$ 17,3 juta," tutur dia. Nilai utang Putra Surya perkasa kepada BPPN sendiri secara keseluruhan mencapai US$ 17 juta dan Rp. 1,6 triliun. Terdiri dari beberapa jenis pinjaman. Mengenai peluang memenangkan permohonan itu, menurut Andrey, secara hukum seharusnya tidak ada alasan perkara tersebut tidak mereka menangkan. "Karena isi perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang dibuat oleh debitur," ujarnya. Tetapi, kata dia, sejak disetujui klausul perdamaian tersebut, Putra Surya tidak memenuhinya. Karena itu, menurut Andrey, secara hukum perjanjian yang tidak dilaksankan bisa dibatalkan. "Dengan pembatalan otomatis, perushaaan itu bisa dinyatakan pailit," tegas dia dia. "Tapi, yang menentukan itu palu hakim." Kasus itu sendiri berawal dari diajukannya permohonan pailit atas PT Putra Surya Perkasa oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia pada 31 Oktober 2000. Putra kemudian mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang yang kemudian diterima Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. "Aset milik BPPN dimasukkan dalam proposal itu," ujar dia. (SS Kurniawan – Tempo News Room)