TEMPO Interaktif, Sidoarjo - Menteri Pertanian Suswono menyerahkan pemerintah daerah untuk melakukan operasi pasar. Operasi pasar, katanya, dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan tergantung pemerintah setempat. "Tak harus menunggu naik 30 persen, yang penting jangan merugikan konsumen," kata Suswono saat peresmian Pasar Induk Agrobisnis Puspa Agro di Jemundo, di Sidoarjo, Sabtu (17/7).

Saat ini, kata dia, hanya Pemerintah DKI Jakarta yang tengah mengusulkan operasi pasar. Opeasi pasar seperti ini, diharapkan ampuh untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok yang merangkak naik di sejumlah daerah. Jika tak dilakukan langkah pencegahan, dikhawatirkan kenaikan harga terjadi hingga lebaran mendatang.

Menurutnya, saat ini produksi beras meningkat. Persediaan beras nasional aman selama setahun mendatang. Sedangkan persediaan daging akan ditata sesuai dengan kebutuhan. Jika terpaksa harus mengimpor sapi, hanya untuk memenuhi kekurangan, dan tak akan merugikan petani. Kenaikan harga kebutuhan pokok, ujarnya, terjadi akibat ulah pedagang yang memanfatkan momentum kenaikan tarif dasar listrik. "Petani hanya menikmati sepertiga keuntugan," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menilai masyarakat Jawa Timur tenang dan tak ada gejolak terkait kenaikan harga kebutuhan pokok. Namun ia mengakui, selama dua pekan terakhir, di Jatim terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok. "Masyarakat tenang-tenang, psikologi warga saja," ujarnya.

Ia menyebutkan harga daging ayam semula Rp 25 ribu, kini naik menjadi Rp 29 ribu per kilogram, gula dari Rp 8.600 menjadi Rp 10 ribu, daging sapi Rp 58 ribu naik Rp 60 ribu dan harga telur 12.500 naik menjadi Rp 13 ribu. Harga cabe keriting melonjak dari Rp 14 ribu naik Rp 30 ribu. "Jika cabe diolah menjadi bubuk, harga akan relatif stabil," katanya.

Menurut Soekarwo kenaikan harga kebutuhan pokok belum mempengaruhi ekonomi Jawa Timur. Selama semester pertama pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 6,1 persen, inflasi sebesar 2,15 persen. Kemiskinan turun dari 6.022.590 jiwa menjadi 5.522.300 jiwa. Pengangguran terbuka 4,9 persen penduduk Jawa Timur.

EKO WIDIANTO