TEMPO Interaktif, Jakarta -Wakil Presiden Boediono mengingatkan industri tidak meminta harga gas yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Jika harga gas untuk industri lebih murah, kata Boediono, akan membebani anggaran negara dan tentu membebani rakyat.
"Jangan juga di dalam negeri menuntut suatu harga yang jauh dari keekonomiannya," kata Boediono dalam acara diskusi dengan pengusaha di Kawasan Industri MM2100, Bekasi, Minggu (9/5).
Pernyataan Boediono ini, menjawab pertanyaan Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Iskandar yang mengeluh adanya harga gas yang mahal dan pasokan yang belum bisa mencukupi kebutuhan industri.
"Terhitung mulai awal tahun ini kami semua terkejut menerima informasi dari PGN, bahwa Sumatera Selatan kuotanya dikurangi," ungkap Iskandar. Sehingga, kata dia. otomatis suplai ke industri menjadi tersendat. "Dan kontrak diturunkan semua, rata-rata 20 persen. Harga dinaikkan."
Dampaknya, menurut Iskandar, akan berkaitan dengan keberlangsungan industri. Boediono menambahkan pemerintah akan mengkaji harga yang patut. "Tentunya harus kita upayakan jangan terlalu mahal. Jangan sampai industri dalam negeri membayar lebih dari yang seharusnya sehingga tidak kompetitif," katanya.
Tapi, lanjutnya, tidak juga bisnis di dalam negeri kemudian hanya menuntut suatu harga yang jauh tidak realistis. Dia mengaku sudah membicarakan dengan Menteri Perindustrian. "Bahwa ada kesepakatan dengan industri untuk dalam waktu ke depan mengenai suplai tambahan dan harga yang baru."
Menurut Boediono, diperlukan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan kebutuhan ekspor. "Dua-duanya harus kita lakukan. Tidak bisa kita hanya domestik saja, tapi kemudian tidak dimanfaatkan dengan penuh," katanya. Dia beralasan pemerintah membutuhkan dana untuk pembangunan. "Ini yang kita lakukan dengan ekspor."
Boediono mengatakan pemerintah akan membahas bersama-sama dengan PLN, industri pupuk untuk mendapatkan sesuatu policy harga yang baik, "Tidak harus satu harga tetapi yang pas bagi pemenuhan kebutuhan."
Dia melanjutkan pemerintah sedang membangun infrastruktur yang mendukung ketersediaan gas tetap lancar. Misalnya, pembangunan pipa-pipa penyalur gas harus dan terminal untuk menerima LNG. "Sedang kita bahas. Insya allah kebutuhan dalam negeri secara bertahap bisa kita mantapkan," katanya."Jangan diragukan pemerintah itu keberpihakan kepada industri dalam negeri total."
Dia mengungkapkan, pembangunan pipa dan terminal membutuhkan anggaran yang cukup besar. "Dari APBN tak cukup untuk bangun pipa dan macam-macam. Kita upayakan bersama. Kalau itu tersambung semua, saya kira ekonomi kita akan sangat kuat," katanya.
EKO ARI WIBOWO
"Jangan juga di dalam negeri menuntut suatu harga yang jauh dari keekonomiannya," kata Boediono dalam acara diskusi dengan pengusaha di Kawasan Industri MM2100, Bekasi, Minggu (9/5).
Pernyataan Boediono ini, menjawab pertanyaan Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Iskandar yang mengeluh adanya harga gas yang mahal dan pasokan yang belum bisa mencukupi kebutuhan industri.
"Terhitung mulai awal tahun ini kami semua terkejut menerima informasi dari PGN, bahwa Sumatera Selatan kuotanya dikurangi," ungkap Iskandar. Sehingga, kata dia. otomatis suplai ke industri menjadi tersendat. "Dan kontrak diturunkan semua, rata-rata 20 persen. Harga dinaikkan."
Dampaknya, menurut Iskandar, akan berkaitan dengan keberlangsungan industri. Boediono menambahkan pemerintah akan mengkaji harga yang patut. "Tentunya harus kita upayakan jangan terlalu mahal. Jangan sampai industri dalam negeri membayar lebih dari yang seharusnya sehingga tidak kompetitif," katanya.
Tapi, lanjutnya, tidak juga bisnis di dalam negeri kemudian hanya menuntut suatu harga yang jauh tidak realistis. Dia mengaku sudah membicarakan dengan Menteri Perindustrian. "Bahwa ada kesepakatan dengan industri untuk dalam waktu ke depan mengenai suplai tambahan dan harga yang baru."
Menurut Boediono, diperlukan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan kebutuhan ekspor. "Dua-duanya harus kita lakukan. Tidak bisa kita hanya domestik saja, tapi kemudian tidak dimanfaatkan dengan penuh," katanya. Dia beralasan pemerintah membutuhkan dana untuk pembangunan. "Ini yang kita lakukan dengan ekspor."
Boediono mengatakan pemerintah akan membahas bersama-sama dengan PLN, industri pupuk untuk mendapatkan sesuatu policy harga yang baik, "Tidak harus satu harga tetapi yang pas bagi pemenuhan kebutuhan."
Dia melanjutkan pemerintah sedang membangun infrastruktur yang mendukung ketersediaan gas tetap lancar. Misalnya, pembangunan pipa-pipa penyalur gas harus dan terminal untuk menerima LNG. "Sedang kita bahas. Insya allah kebutuhan dalam negeri secara bertahap bisa kita mantapkan," katanya."Jangan diragukan pemerintah itu keberpihakan kepada industri dalam negeri total."
Dia mengungkapkan, pembangunan pipa dan terminal membutuhkan anggaran yang cukup besar. "Dari APBN tak cukup untuk bangun pipa dan macam-macam. Kita upayakan bersama. Kalau itu tersambung semua, saya kira ekonomi kita akan sangat kuat," katanya.
EKO ARI WIBOWO
