Siap Diperiksa KPK, Sri Mulyani Belajar Lagi

Reporter

Editor

Rabu, 28 April 2010 15:59 WIB

Sri Mulyani. TEMPO/Panca Syurkani
TEMPO Interaktif, Jakarta - Ingin mempersiapkan diri untuk pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (29/4) pagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan membuka kembali bahan-bahan yang telah disiapkan ketika memberi keterangan di hadapan Panitia Khusus Hak Angket Bank Century.

"Bahan-bahan dari Pansus sudah ada. Tinggal dibuka lagi," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Mulia P. Nasution di sela-sela Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional 2010 di Jakarta, Rabu (28/4).

Sebab, ia melanjutkan, kasus Bank Century terjadi dua tahun silam. Selain itu banyak perundang-undangan yang digunakan pemerintah untuk memutuskan pemberian dana talangan pada bank yang telah bersalin nama menjadi Bank Mutiara itu.

Jumat pekan lalu KPK melayangkan surat penggilan kepada Menteri Sri, bertepatan dengan keberangkatannya ke Washington D.C, Amerika guna mengikuti pertemuan G-20 dengan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Sri Mulyani dijadwalkan memenuhi panggilan KPK pada Kamis (29/4) pukul 10.00.

Mulia mengatakan, Kementerian masih berusaha agar pemeriksaan digelar di kantor Kementerian Keuangan. Salah satu alasannya yakni untuk pengamanan Sri Mulyani. Bila tak boleh, ia memastikan Sri akan hadir di KPK. "Menkeu taat hukum," ujar dia.

KPK akan memeriksa Sri Mulyani terkait keputusannya memberi dana talangan kepada Bank Century Rp 6,7 triliun. Saat itu Menteri Keuangan menjabat sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

RIEKA RAHADIANA

Berita terkait

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

3 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

4 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

5 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

OJK Cabut Izin Usaha 10 BPR hingga April 2024, Ini Sebabnya

9 hari lalu

OJK Cabut Izin Usaha 10 BPR hingga April 2024, Ini Sebabnya

Dalam empat bulan di 2024 ada 10 bank perkreditan rakyat (BPR) yang bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

Baca Selengkapnya

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

24 hari lalu

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.

Baca Selengkapnya

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

36 hari lalu

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

45 hari lalu

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

48 hari lalu

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.

Baca Selengkapnya

Apa Itu SPT Tahunan?

52 hari lalu

Apa Itu SPT Tahunan?

SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

54 hari lalu

Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana BOS yang selama ini cukup banyak membantu pendidikan justru diwacanakan dialihkan sebagian ke program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya