TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah mengusulkan tambahan anggaran program rehabilitasi hutan dan lahan hingga Rp 3 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2010. "Masih akan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat," kata Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (19/3).

Menurut Zulkifli, anggaran untuk program tersebut sebelumnya sangat sedikit, hanya Rp 500 miliar. Dari dana tersebut, pemerintah hanya sanggup menanam 500 ribu batang pohon, jauh dari target penanaman pohon 2010 sebanyak 1 miliar batang pohon.

Untuk menyiasati masalah ini, Kementerian Kehutanan mengajak beberapa perusahaan untuk melakukan penanaman pohon sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Perusahaan yang telah diajak di antaranya adalah PT Aneka Tambang, PT Timah, PT Djarum, dan PT HM Sampoerna.

Namun, Zulkifli menegaskan pemerintah tidak akan meminta dana dari perusahaan-perusahaan ini. Pemerintah hanya akan melakukan pemetaan daerah-daerah yang kritis kemudian ditawarkan untuk direhabilitasi oleh perusahaan-perusahaan tersebut. "Jadi mereka tanam langsung, biayai langsung, sehingga tidak ada uang ke pemerintah," ujar Zulkifli.

Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan akan tetap mengawasi penanaman tersebut, dengan mekanisme measurable, reportable, and verifiable (MRV). "Setiap enam bulan akan kami ukur, tumbuh atau tidak. Kita periksa, ditanam betul atau tidak," tutur Zulkifli.

Pemeliharaan pohon tersebut juga dibebankan kepada perusahaan yang menanam. Nantinya, bila perusahaan mau menamakan kawasan penanaman pohon tersebut dengan nama perusahaan mereka, pemerintah memberikan izin. "Perusahaan-perusahaan itu sudah dapat banyak manfaat dari bumi pertiwi, wajar kalau ikut melestarikan," kata Zulkifli.

PUTI NOVIYANDA