TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad meminta Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kojiro Shiojiri mengurangi bea masuk produk perikanan Indonesia ke Jepang. "Masa bea masuk produk Thailand lebih kecil daripada bea masuk produk Indonesia, harusnya kan sama," ujar Fadel saat ditemui seusai pertemuan di kantornya, Selasa (9/3).

Fadel menambahkan, permohonan penurunan bea ekspor ditanggapi positif oleh sang Duta Besar. Sebagai balasannya, Jepang meminta distribusi pengiriman ikan ke Jepang lebih lancar. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Martani Husseini, menambahkan Jepang merupakan pasar tuna utama Indonesia. "Selain tuna, Jepang juga sangat berminat dengan udang Indonesia," tutur Martani.

Dalam pertemuan ini, Fadel juga meminta Jepang mendanai proses rehabilitasi pelabuhan perikanan Muara Baru dengan nilai Rp 90 miliar. Menurut dia, Presiden sudah memberi izin kepada kementeriannya untuk mencari pendanaan sendiri karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak mencukupi. Rencana tersebut mulai diproses ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Selain itu Jepang diminta membantu pendanaan rencana integrasi Muara Baru dengan Muara Angke. Sebelumnya kepemilikan kedua pelabuhan ini terpisah. Muara Baru milik Kementerian Kelautan, sedangkan Muara Angke milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Rencananya akan dibentuk show window untuk penangan pasar ikan yang terintegrasi. "Saat ini sudah dibentuk tim kecil antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait rencana integrasi," kata Fadel.

Pertemuan yang berlangsung sekitar setengah jam ini juga dihadiri oleh perwakilan Menteri Ekonomi Jepang, Toru Maeda dan Atase Perikanan Yasuharu Ina. Dalam pertemuan tersebut, Jepang pun meminta dukungan Indonesia dalam Pertemuan Doha agar tuna dan ikan paus tidak masuk apendiks Organisasi Perdagangan Dunia. "Intinya kami mendukung," ujar Fadel.

ARYANI KRISTANTI