TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah Indonesia memprotes pemulangan kembali puluhan ribu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal dari Malaysia ke Nunukan, Kalimantan Timur. Malaysia diminta untuk menempatkan para TKI itu di Tawao, selanjutnya pemerintah akan menjemput dan dipulangkan mereka ke Indonesia. Saya minta kepada pemerintah Sabah untuk tidak mendorong TKI begitu saja ke Nunukan, kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea, usai rapat kerja dengan komisi VII DPR, Senin (3/2). Karena itu, dalam waktu dekat Jacob bersama anggota komisi VII DPR akan ke Malaysia untuk membicarakan masalah ini. Seperti diketahui, sekitar 50 ribu TKI tanpa job order terancam dideportasi dari Malaysia. Meski memiliki paspor yang sah, mereka tetap dinilai ilegal karena tidak memiliki surat perjanjian kerja atau job order dengan majikan. Para TKI ilegal itu adalah TKI ilegal yang pernah dipulangkan karena kasus serupa, Agustus tahun lalu. Mereka tinggal di tempat pengungsian, di Nunukan selama beberapa bulan. Selanjutnya, kembali ke Malaysia hanya dengan bekal paspor. Anggota komisi VII DPR Rekso Ageng Herman menilai, pendeportasian kembali para TKI itu adalah kesalahan pemerintah, terutama Menko Kesra Jusuf Kalla sebagai ketua tim penyelesaian kasus Tki ilegal. Saat itu, kata dia, diberikan kemudahan bagi TKI ilegal yang ditampung di Nunukan untuk mengurus paspor. Kebijakan itu dikeluarkan karena pemerintah tidak mampu mengatasi banyaknya TKI yang berada di Nunukan. Akhirnya mereka didorong untuk bekerja kembali ke Malaysia. Jacob juga memprotes sikap Malaysia yang hingga kini belum bersedia menandatangani nota kesepahaman (MoU), yang sudah lama diajukan pemerintah. Tapi kami akan desak, kata dia. Jacob mengaku, ada beberapa masalah penting yang belum disepakati antara Indonesia dengan Malaysia. Antara lain, tentang keinginan Malaysia untuk melakukan perekrutan tenaga kerja secara langsung. "Saya tidak sepakat. Kita ini negara merdeka, kok Malaysia mau merekrut langsung," kata Jacob. Pemerintah, kata dia, tetap menuntut agar proses rekruitmen tidak dilakukan secara langsung, melainkan harus melalui PJTKI. Selanjutnya baru ditempatkan ke Malaysia. Selain itu, masalah yang belum disepakati adalah tentang kewenangan menyimpan paspor. Pemerintah menghendaki paspor dipegang langsung oleh TKI, bukan oleh agen atau majikan. Ini penting, supaya ada pegangan atau bukti diri bahwa yang bersangkutan adalah TKI resmi dari Indonesia. Saat ini paspor para TKI dipegang oleh majikannya masing-masing. Ini tidak hanya terjadi di Malaysia, tetapi juga di negara-negara tujuan TKI lain. Kendati demikian, Jacob memaklumi keberatan Malaysia atas kewenangan memegang paspor itu. Terutama karena TKI seringkali melarikan diri. Untuk itu, Jacob menawarkan alternatif pembuatan kartu identitas (ID card) yang disahkan oleh pemerintah setempat. "Bahwa dengan kartu itu, cukup sebagai bekal bila TKI ingin jalan-jalan di Malaysia," kata Jacob. Alternatif lain, TKI memegang foto copy paspor yang telah dilegalisir oleh lembaga yang berwajib di Malaysia. Retno Sulistyowati --- Tempo News Room