PKPS Baru Diutak-Atik Setelah Kwik Tidak Lagi Jadi Menko Ekuin
Reporter
Editor
Senin, 21 Juli 2003 10:32 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Kwik Kian Gie, Meneg Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan ia tidak pernah merekomendasikan untuk memperpanjang penyelesaian kewajiban pemegang Saham (PKPS) saat ia menjadi menko ekuin. Seusai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (30/1), Kwik mengatakan setelah tidak lagi menjadi menko ekuin, baru masalah PKPS dibuka kembali. Para konglomerat yang utang kepada negara dan menyelesaikan lewat sistem PKPS, akan diperpanjang batas waktu pembayaran dari empat tahun menjadi sepuluh tahun. Perpanjangan ini menjadi kontroversial karena kemudahan justru diberikan kepada konglomerat yang tidak kooperatif. Pemerintah kemudian membentuk tim kecil untuk memutuskan apakah PKPS akan diperpanjang atau tidak. Ia mengaku, jika dalam perdebatan masalah ini dia kalah, ia akan diterima. “Kalau saya kalah, ya… saya ikut mayoritas, tapi masyarakat mempunyai penilaian terhadap pendirian saya,” katanya. Namun kalau hal tersebut sudah berkaitan dengan situasi yang prinsip maka keputusannya akan berbeda. “Kalau sudah berat sekali, terlalu prinsipil, dam saya kalah, saya baru akan mengundurkan diri,” katanya. (Anggoro Gunawan-Tempo Newsroom)
Berita terkait
Tiga Karyawan Tambang Nikel di Halmahera Selatan Dipecat usai Aksi Hari Buruh
6 menit lalu
Tiga Karyawan Tambang Nikel di Halmahera Selatan Dipecat usai Aksi Hari Buruh
Tiga karyawan PT Wanatiara Persada, perusahaan tambang nikel di Halmahera Selatan dipecat usai melakukan aksi Hari Buruh.
