TEMPO Interaktif, Jakarta - Pengurus teras Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak pemerintah untuk memperluas akses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) diperluas. Sehingga untuk memperluas akses tidak perlu harus dengan penambahan lembaga penyalur.

"Hal itu dikhawatirkan akan membutuhkan sosialisasi dan pemahaman lagi tentang KUR," kata Sandiaga S. Uno, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Koperasi, di sela-sela Rapat Pimpinan Nasional Kadin di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (3/12).

Karena sejak KUR dijalankan dua tahun lalu, menurut Sandiaga, masih banyak bank yang belum memahami secara menyeluruh dan menjalankan KUR. "Tapi, perluasan dengan mengintensifkan lima bank selain Bank Rakyat Indonesia (BRI)," kata Sandiaga.

Dia menyebutkan, pembagian dana penyaluran, sebaiknya porsi BRI dikurangi. "Paling tidak 70 persen disalurkan BRI dan 30 persen oleh lima bank lainnya," ujarnya.

Pemerintah sudah menjadikan revitalisasi KUR menjadi program kerja prioritas dalam 100 hari. Pada 2010, KUR yang akan disalurkan sebesar Rp 20 triliun. Namun, 97 persen dana KUR disalurkan oleh BRI. Adapun lima bank lainnya yang terdiri dari Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri, BNI, BTN, dan Bukopin hanya menyalurkan 3 persen.

Menurut Sandiaga, perluasan askes mendapatkan KUR lebih penting dari sekadar urusan suku bunga. Dia mengatakan, usaha mikro, kecil dan menengah, tidak terlalu bermasal dengan suku bunga 16 persen per tahun. "Sebab, penetapan itu jauh lebih baik dari angka yang dibayar pedagang pasar hingga 10 persen per pekan," ucap dia.

Selain perluasan akses, Sandiaga mengharapkan kendala-kendala yang dihadapi dalam penyaluran KUR seperti persyaratan sistem informasi debitur, bisa diselesaikan. "Sehingga untuk usaha mikro persyaratan itu tidak diwajibkan lagi," ucap dia.

EKA UTAMI APRILIA