TEMPO Interaktif, Brebes - Para perajin batik asal Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, masih memerlukan modal untuk mengembangkan usahanya. Bantuan tersebut sangat diperlukan di tengah ramainya pemesan produk.
Modal yang dimiliki perajin untuk memproduksi batik saat ini tak seimbang dengan pemesanan. Bahkan sejumlah perajin batik yang tergabung dalam kelompoknya terpaksa menunda pemesanan karena perputaran modal yang sangat minim.
“Modal sangat penting untuk meningkatkan produksi yang saat ini banyak dipesan dari Jakarta,” ujar Marwin Sunardi, Ketua Kelompok Perajin Batik Bentar Srikandi, Desa Bentarsari, Kecamatan Salem, Kabupten Brebes, saat mengikuti seminar membedah ciri khas batik Brebesan di Gedung Korpri, Senin (23/11).
Menurut dia, untuk memproduksi satu helai kain batik diperlukan modal antara Rp 80 ribu hingga Rp 100 ribu dengan pengerjaan memakan waktu lima hingga 10 hari. Sedangkan jumlah pemesanan dari luar kota sedikitnya 100 helai. “Jumlah pemesanan itu tak imbang dengan perajin dalam kelompok kami yang kurang dari 50 orang,” ujar Marwin.
Ruhana, perajin batik asal Bentarsari, mengatakan minimnya modal disebabkan oleh membengkaknya biaya produksi akibat mahalnya harga minyak tanah. Minyak tanah diperlukan untuk menyalakan kompor kecil sebagai pengencer malam, bahan untuk membatik. “Biaya membatik saat ini Rp 90 ribu. Padahal prosesnya hingga satu pekan lebih,” ucap Ruhana.
Kekurangan modal produksi ini memaksa dia untuk menunda pengiriman pesanan dari sejumlah pembeli di Jakarta. “Untuk menaikan harga sangat tak mungkin, karena persaingan dari batik luar daerah,” katanya. Ia berharap agar ada campur tangan pemerintah daerah untuk membantu permodalan perajin batik khas Brebes. Apalagi selama ini paguyuban batik belum memiliki koperasi.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupten Brebes Herman Ady HW mengatakan, pemerintah daerah Brebes belum bisa memberikan bantuan permodalan kepada perajin batik. Hal ini disebabkan aturan baru yang melarang memberi bantuan keuangan pada usaha kecil.
“Itu sesuai anjuran dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Dan Aset Daerah,” ujar Herman tanpa merinci alasan lebih lanjut. Menurut Herman, instansinya hanya memberikan bantuan promosi dan pelatihan serta mengirimkan produk pada acara pameran. Sedangkan bantuan lain dalam bentuk peralatan dan bahan baku.
EDI FAISOL
Modal yang dimiliki perajin untuk memproduksi batik saat ini tak seimbang dengan pemesanan. Bahkan sejumlah perajin batik yang tergabung dalam kelompoknya terpaksa menunda pemesanan karena perputaran modal yang sangat minim.
“Modal sangat penting untuk meningkatkan produksi yang saat ini banyak dipesan dari Jakarta,” ujar Marwin Sunardi, Ketua Kelompok Perajin Batik Bentar Srikandi, Desa Bentarsari, Kecamatan Salem, Kabupten Brebes, saat mengikuti seminar membedah ciri khas batik Brebesan di Gedung Korpri, Senin (23/11).
Menurut dia, untuk memproduksi satu helai kain batik diperlukan modal antara Rp 80 ribu hingga Rp 100 ribu dengan pengerjaan memakan waktu lima hingga 10 hari. Sedangkan jumlah pemesanan dari luar kota sedikitnya 100 helai. “Jumlah pemesanan itu tak imbang dengan perajin dalam kelompok kami yang kurang dari 50 orang,” ujar Marwin.
Ruhana, perajin batik asal Bentarsari, mengatakan minimnya modal disebabkan oleh membengkaknya biaya produksi akibat mahalnya harga minyak tanah. Minyak tanah diperlukan untuk menyalakan kompor kecil sebagai pengencer malam, bahan untuk membatik. “Biaya membatik saat ini Rp 90 ribu. Padahal prosesnya hingga satu pekan lebih,” ucap Ruhana.
Kekurangan modal produksi ini memaksa dia untuk menunda pengiriman pesanan dari sejumlah pembeli di Jakarta. “Untuk menaikan harga sangat tak mungkin, karena persaingan dari batik luar daerah,” katanya. Ia berharap agar ada campur tangan pemerintah daerah untuk membantu permodalan perajin batik khas Brebes. Apalagi selama ini paguyuban batik belum memiliki koperasi.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupten Brebes Herman Ady HW mengatakan, pemerintah daerah Brebes belum bisa memberikan bantuan permodalan kepada perajin batik. Hal ini disebabkan aturan baru yang melarang memberi bantuan keuangan pada usaha kecil.
“Itu sesuai anjuran dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Dan Aset Daerah,” ujar Herman tanpa merinci alasan lebih lanjut. Menurut Herman, instansinya hanya memberikan bantuan promosi dan pelatihan serta mengirimkan produk pada acara pameran. Sedangkan bantuan lain dalam bentuk peralatan dan bahan baku.
EDI FAISOL
