TEMPO Interaktif, Jakarta - Indonesia menyerukan aksi nyata untuk mengatasi krisis pangan dunia. Krisis pangan yang terakhir menunjukkan belum adanya sense of urgency dari komunitas global guna mengatasi masalah yang telah menjadi perhatian politik di seluruh dunia ini.
Pada hari kedua konferensi, hanya Indonesia yang diwakili setingkat kepala negara. Negara lain diwakili pejabat setingkat menteri atau bahkan lebih rendah, termasuk Australia yang diwakili Menteri Perikanan dan Kehutanan Tony Burke.
Dalam pidatonya, Boediono mengatakan masalah dasar ketahanan pangan dunia adalah peningkatan suplai pangan dengan cara yang cepat dan berkelanjutan. Hal ini bisa diatasi dengan mempercepat investasi pada riset dan pembangunan pertanian, serta infrastruktur.
Ia juga menekankan perlunya perjanjian global untuk meningkatkan bantuan keuangan dan teknik bagi negara-negara berkembang, terutama pada peningkatan kapasitas produksi negara-negara itu. Pada saat yang sama, negara berkembang harus melakukan segala upaya untuk meningkatkan pembangunan pertanian masing-masing.
Boediono menuturkan, perdagangan global merupakan faktor penting untuk produksi pangan global. Ia mengusulkan aturan perdagangan internasional yang menyokong pembangunan pertanian di negara-negara berkembang.
Menurut Boediono, ketahanan pangan tidak sekadar peningkatan suplai, tapi akses yang lebih baik dari masyarakat atas ketersediaan pangan. Ide persediaan bersama yang bisa diakses semua negara ini penting, terutama pada situasi darurat. Juga membangun sistem peringatan dini dan respons cepat untuk mengatasi bencana alam serta konflik.
Wakil Presiden menambahkan, sebagai negara pertanian, Indonesia seharusnya bisa memainkan peran penting dalam mengatasi masalah pangan. Permintaan pangan Indonesia sangat mempengaruhi harga dunia. Untungnya, ia menyatakan sejak tahun lalu Indonesia telah mencapai swasembada beras. "Tantangan kami, paling tidak, mempertahankan hal ini," ujarnya.
Ia melanjutkan, pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur pertanian, merupakan prioritas tertinggi pada rencana pembangunan. Untuk itu, pemerintah Indonesia siap menghapuskan sejumlah aturan yang menghalangi investasi di sektor pertanian. "Fokus utama pada strategi kami adalah meningkatkan sistem logistik guna mengoptimalkan potensi geografis kami yang besar," katanya.
BUDI SETYARSO (ROMA)
Pada hari kedua konferensi, hanya Indonesia yang diwakili setingkat kepala negara. Negara lain diwakili pejabat setingkat menteri atau bahkan lebih rendah, termasuk Australia yang diwakili Menteri Perikanan dan Kehutanan Tony Burke.
Dalam pidatonya, Boediono mengatakan masalah dasar ketahanan pangan dunia adalah peningkatan suplai pangan dengan cara yang cepat dan berkelanjutan. Hal ini bisa diatasi dengan mempercepat investasi pada riset dan pembangunan pertanian, serta infrastruktur.
Ia juga menekankan perlunya perjanjian global untuk meningkatkan bantuan keuangan dan teknik bagi negara-negara berkembang, terutama pada peningkatan kapasitas produksi negara-negara itu. Pada saat yang sama, negara berkembang harus melakukan segala upaya untuk meningkatkan pembangunan pertanian masing-masing.
Boediono menuturkan, perdagangan global merupakan faktor penting untuk produksi pangan global. Ia mengusulkan aturan perdagangan internasional yang menyokong pembangunan pertanian di negara-negara berkembang.
Menurut Boediono, ketahanan pangan tidak sekadar peningkatan suplai, tapi akses yang lebih baik dari masyarakat atas ketersediaan pangan. Ide persediaan bersama yang bisa diakses semua negara ini penting, terutama pada situasi darurat. Juga membangun sistem peringatan dini dan respons cepat untuk mengatasi bencana alam serta konflik.
Wakil Presiden menambahkan, sebagai negara pertanian, Indonesia seharusnya bisa memainkan peran penting dalam mengatasi masalah pangan. Permintaan pangan Indonesia sangat mempengaruhi harga dunia. Untungnya, ia menyatakan sejak tahun lalu Indonesia telah mencapai swasembada beras. "Tantangan kami, paling tidak, mempertahankan hal ini," ujarnya.
Ia melanjutkan, pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur pertanian, merupakan prioritas tertinggi pada rencana pembangunan. Untuk itu, pemerintah Indonesia siap menghapuskan sejumlah aturan yang menghalangi investasi di sektor pertanian. "Fokus utama pada strategi kami adalah meningkatkan sistem logistik guna mengoptimalkan potensi geografis kami yang besar," katanya.
BUDI SETYARSO (ROMA)
