TEMPO Interaktif, Jakarta - Penandatangan perjanjian jual-beli (<I>sales purchase agreement</I>) 14 persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara ditunda 23 November mendatang. Padahal, seharusnya batas penekenan berakhir pada Kamis ini.
"Penundaan bukan karena desakan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, tapi kesepakatan semua pihak," ujar Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi usai mengikuti rapat dengan Direktur Jenderal Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi, Bambang Setiawan, Kamis (12/11) di Jakarta.
Penandatanganan kesepakatan penundaan telah dilakukan siang tadi antara Direktur Jenderal dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Direktur Utama Newmont Pacific Nusantara Martiono Hadianto. "Jadi, tidak melanggar keputusan arbitrase," katanya.
Penundaan ini membuka kembali negosiasi antara pemerintah daerah dengan wakil yang ditunjuk pemerintah pusat, PT Aneka Tambang Tbk. Sehari sebelumnya, Aneka Tambang menyatakan mundur dari pembelian 14 persen saham Newmont karena tidak tercapai kesepakatan dengan pemerintah daerah. "Karena Aneka Tambang mundur, maka harus ada formalitas resmi dari pemerintah pusat," katanya.
Direktur Utama Aneka Tambang Alwin Syah Loebis mengatakan pihaknya masih berkeinginan untuk memiliki minimal 15,5 persen saham Newmont. Sementara pemerintah daerah hanya menawarkan sekitar 11 persen.
Direktur Utama Daerah Maju Bersaing Andi Hadiyanto mengatakan pihaknya menginginkan Aneka Tambang masuk dalam konsorsium Multi Daerah Bersaing, bersama dengan PT Multi Capital. Daerah Maju Bersama merupakan perusahaan konsorsium yang mewakili pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat, Sumbawa Barat, dan Sumbawa.
"Kami harus konsorsium, kalau pecah-pecah tidak ada artinya," ucap Andi. Oleh karena itu, pemerintah daerah menawarkan 37,5 persen dari 31 persen saham divestasi yang ditawarkan kepada Aneka Tambang. Jumlah tersebut juga ditawarkan kepada Multi Capital. Sementara pemda hanya menguasai 25 persen.
Direktur Utama Newmont Nusa Tenggara Martiono Hadianto mengatakan pihaknya hanya mengikuti keinginan pemerintah saja. "Pokoknya kami ingin menyelesaikan kewajiban-kewajiban divestasi sesuai aturan yang ada," ujarnya. Sampai sekarang Newmont belum berkeinginan untuk melakukan divestasi sahamnya secara bisnis ke bisnis. "Newmont beroperasi di Indonesia, masa sama induk semang mau bermusuhan," ucapnya.
SORTA TOBING
"Penundaan bukan karena desakan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, tapi kesepakatan semua pihak," ujar Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi usai mengikuti rapat dengan Direktur Jenderal Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi, Bambang Setiawan, Kamis (12/11) di Jakarta.
Penandatanganan kesepakatan penundaan telah dilakukan siang tadi antara Direktur Jenderal dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Direktur Utama Newmont Pacific Nusantara Martiono Hadianto. "Jadi, tidak melanggar keputusan arbitrase," katanya.
Penundaan ini membuka kembali negosiasi antara pemerintah daerah dengan wakil yang ditunjuk pemerintah pusat, PT Aneka Tambang Tbk. Sehari sebelumnya, Aneka Tambang menyatakan mundur dari pembelian 14 persen saham Newmont karena tidak tercapai kesepakatan dengan pemerintah daerah. "Karena Aneka Tambang mundur, maka harus ada formalitas resmi dari pemerintah pusat," katanya.
Direktur Utama Aneka Tambang Alwin Syah Loebis mengatakan pihaknya masih berkeinginan untuk memiliki minimal 15,5 persen saham Newmont. Sementara pemerintah daerah hanya menawarkan sekitar 11 persen.
Direktur Utama Daerah Maju Bersaing Andi Hadiyanto mengatakan pihaknya menginginkan Aneka Tambang masuk dalam konsorsium Multi Daerah Bersaing, bersama dengan PT Multi Capital. Daerah Maju Bersama merupakan perusahaan konsorsium yang mewakili pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat, Sumbawa Barat, dan Sumbawa.
"Kami harus konsorsium, kalau pecah-pecah tidak ada artinya," ucap Andi. Oleh karena itu, pemerintah daerah menawarkan 37,5 persen dari 31 persen saham divestasi yang ditawarkan kepada Aneka Tambang. Jumlah tersebut juga ditawarkan kepada Multi Capital. Sementara pemda hanya menguasai 25 persen.
Direktur Utama Newmont Nusa Tenggara Martiono Hadianto mengatakan pihaknya hanya mengikuti keinginan pemerintah saja. "Pokoknya kami ingin menyelesaikan kewajiban-kewajiban divestasi sesuai aturan yang ada," ujarnya. Sampai sekarang Newmont belum berkeinginan untuk melakukan divestasi sahamnya secara bisnis ke bisnis. "Newmont beroperasi di Indonesia, masa sama induk semang mau bermusuhan," ucapnya.
SORTA TOBING
