BP Migas Akan Audit Kegiatan Operasional Blok Cepu

Reporter

Editor

Selasa, 10 November 2009 17:23 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta -Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi akan mengaudit kegiatan operasi ExxonMobil di Blok Cepu. "Terjadi pembengkakan biaya operasional dari yang mereka anggarkan di 2006 dengan realisasinya di 2008," ujar Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi R Priyono Selasa (10/11), di Jakarta.

Ia mengatakan ExxonMobil telah mengajukan kenaikan anggaran itu dari US $ 1,1 miliar jadi US $ 3 miliar. Menurut Priyo, pembengkakan itu terjadi karena fluktuasi harga minyak dan material untuk membuat fasilitas produksi. "Audit ini akan dilakukan Badan Pelaksana terlebih dahulu, baru Badan Pemeriksa Keuangan," katanya Priyono.

Sementara kegiatan operasi ExxonMobil memiliki produksi awal 20 ribu barel per hari dan produksi penuh 165 ribu barel. Soal produksi awal yang belum capai target, Priyono mengatakan kilang swasta nasional milik Tri Wahana Utama baru siap menerima enam ribu barel minyak per hari pada pertengahan Desember 2009.

"Saat ini kilang sedang uji coba ulang karena terjadi kebakaran minggu lalu," ujarnya. Pemerintah, lanjut Priyono, akan terus mengawasi produksi awal agar sesuai dengan target. Selain itu, pihaknya juga terus memantau rencana pengubahan perjanjian kerja sama Blok Cepu antara ExxonMobil dan Pertamina.

Menurutnya, telah tercapai titik terang untuk pengubahan perjanjian itu. ExxonMobil bersedia untuk lebih komunikatif dalam pengembangan lapangan gas Jimbaran dan Alas Dara. Rencana pengubahan perjanjian kerja sama atau <i>joint operation agreement</i> mengemuka karena ExxonMobil tidak berhasil memenuhi target produksi awal.

Harusnya produksi itu mulai pada Desember tahun lalu, tapi diundur setahun kemudian. Priyono sebelumnya mengatakan perjanjian tersebut sangat merugikan Pertamina, selaku partner pengembang Blok Cepu. Pertamina tidak pernah dilibatkan dalam hal pengambilan keputusan kegiatan operasional di blok itu.

SORTA TOBING

Berita terkait

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

2 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

38 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

41 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

41 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

41 hari lalu

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,

Baca Selengkapnya

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

41 hari lalu

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

41 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Baca Selengkapnya

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

42 hari lalu

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

42 hari lalu

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap

Baca Selengkapnya

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

45 hari lalu

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.

Baca Selengkapnya