TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, mengatakan pemerintah akan memprioritaskan pembangunan sarana-sarana yang bakal mendukung keterhubungan antarpulau. Salah satu yang menjadi prioritas adalah pembangunan Jembatan Selat Sunda untuk menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.
Adapun National Summit 2009 yang digelar selama dua hari mulai Kamis hingga Jumat ini juga dimaksudkan untuk menampung usulan program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Kamis (29/10) juga merekomendasi beberapa proyek infrastruktur terutama transportasi.
Contohnya, usulan modernisasi Pelabuhan Tanjung Priok, Cirebon, Tanjung Mas, dan Tanjung Perak untuk menjadi pelabuhan internasional dan pembangunan penghubung antara pelabuhan dan sarana transportasi kereta api kontainer antarsentra industri.
Pemerintah hampir dipastikan bakal menggunakan opsi tambahan belanja negara yang dialokasikan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010 untuk menopang kebutuhan pendanaan proyek-proyek baru pembangunan infrastruktur.
Apalagi, National Summit 2009 yang digelar pada Kamis hingga Jumat (30/10) ini oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dimaksudkan untuk menampung usulan publik menghasilkan banyak rekomendasi pada sektor infrastruktur.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengakui berbagai proyek infrastruktur tahun depan bakal membutuhkan pembiayaan cukup besar. Alhasil, anggaran belanja yang dibutuhkan pun cukup besar pula.
Salah satu yang bisa dipakai pemerintah untuk menambal kekurangan anggaran itu bisa diambil dari alokasi tambahan belanja maksimal Rp 24 triliun dalam APBN 2010 yang khusus diperuntukkan bagi program-program baru pemerintah. “Itu salah satu fasilitas yang bisa kami pertimbangkan. Kami akan lihat nanti,” katanya saat ditemui di sela-sela National Summit 2009 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (29/10).
Pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010, pemerintah memang memiliki kewenangan untuk meningkatkan defisit anggaran hingga maksimal 2 persen terhadap produk domestik bruto sebelum Maret 2010 jika ada program-program baru yang belum tertampung dalam anggaran.
Jika dihitung, total tambahan belanja anggaran yang bisa digunakan pemerintah dari opsi tersebut mencapai Rp 24 triliun. Namun, Dewan Perwakilan Rakyat meminta alokasi itu dimanfaatkan untuk program prioritas, contohnya infrastruktur.
Ketika membuka National Summit 2009 kemarin, Presiden Yudhoyono menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat perekonomian dalam negeri guna menyambut rencana integrasi politik, ekonomi, sosial dan budaya negara-negara Asia Tenggara. Oleh sebab itu, keterhubungan antarwilayah diperlukan.
Menteri Sri Mulyani belum bisa memastikan detail program yang bisa ditopang pemerintah lewat fasilitas tambahan belanja tersebut. Hasil National Summit 2009 yang berrakhir hari ini baru akan masuk ke meja Presiden Yudhoyono pada Senin (2/11) pekan depan.
Ia juga tak bisa memastikan apakah tambahan belanja tersebut bakal memaksa pemerintah mencari tambahan sumber pembiyaan anggaran. “Kami belum melihat bagaimana implikasinya terhadap pembiayaan anggaran, nanti kami lihat secara lengkap,” ucap Sri Mulyani.
AGOENG WIJAYA
