Tjiptardjo Bakal Banting Tulang Penuhi Target Pajak

Reporter

Editor

Selasa, 28 Juli 2009 18:37 WIB

TEMPO/Adri Irianto
TEMPO Interaktif, Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Mochamad Tjiptardjo akan fokus kepada upaya mendongkrak penerimaan pajak tahun ini pada awal masa jabatannya menggantikan Darmin Nasution yang kini menduduki kursi Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia.

Dia optimistis bisa memenuhi target, meski hingga semester pertama Direktorat Jenderal Pajak baru mampu memenuhi 43,07 persen dari yang ditargetkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2009. Tjiptardjo, yang baru dilantik Selasa ini menegaskan, dirinya bersama seluruh aparat pajak akan bekerja habis-habisan untuk mengamankan target penerimaan.

”Banyak (caranya), ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi menambah jumlah wajib pajak dalam jangka panjang dan intensifikasi wajib pajak,” katanya usai pelantikan di kantor Departemen Keuangan, Jakarta, Selasa (28/7).

Menurut dia, salah satu bagian dari upaya intensifikasi adalah memburu para pengemplang pajak. ”Kalau ada datanya kami buru,” ucap Tjiptardjo yang sebelumnya menjabat Direktur Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak.

Sebelumnya, penerimaan pajak pemerintah selama enam bulan pertama tahun ini dilaporkan melorot seperti yang diperkirakan pemerintah sebagai dampak perlambatan ekonomi global.

Pada siaran pers 20 Juli lalu, Direktorat Jenderal Pajak memaparkan penerimaan pajak semester pertama 2009 mencapai Rp 253,181 triliun atau turun 2,83 persen dari penerimaan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 260,556 triliun. Penerimaan itu hanya 43,07 persen dari yang ditargetkan pemerintah tahun ini.

Pemerintah sebelumnya juga telah memperkirakan penerimaan pajak tahun ini akan meleset dan hanya memenuhi 98,3 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2009 versi dokumen stimulus Rp 587,8 triliun. Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2009 pemerintah hanya menargetkan penerimaan pajak tahun ini Rp 577,6 triliun.

Tjiptardjo mengakui penerimaan semester pertama masih jauh di bawah target penerimaan tahun ini. Bahkan, penerimaan itu pun juga masih kurang satu persen dari target semesteran 44 persen. Tapi dia berjanji akan melanjutkan upaya mendongkrak penerimaan pajak. ”Kan, masih ada lima bulan lagi,” ujar pria kelahiran Tegal, 25 April 1951 ini.

Dia memastikan akan konsisten dengan kebijakan yang dirancang oleh Darmin Nasution, termasuk soal penyidikan sebagai bagian dari pengawasan dan penegakan hukum. ”Jadi ini seperti penggantian pilot saja. Pilotnya ganti, pesawatnya itu juga, dari Medan ke Jakarta,” kata pria yang memulai kariernya di Departemen Keuangan pada 1977, itu.

AGOENG WIJAYA | RIEKA RAHADIANA

Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

8 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

38 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

41 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

49 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

29 November 2023

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

Kemenkeu akan segera menerapkan kebijakan NIK jadi NPWP secara penuh pada pertengahan 2024. Berikut cara cek NIK yang sudah tertintegrasi dengan NPWP.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

8 November 2023

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

Memadankan NIK-NPWP dilakukan paling lambat Desember 2023. Begini caranya.

Baca Selengkapnya

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

27 Oktober 2023

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

DJP memastikan bahwa kerahasiaan data yang berkaitan dengan wajib pajak akan terjaga saat skema prepopulated diterapkan.

Baca Selengkapnya

DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

27 Oktober 2023

DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

Insentif pajak properti yang ditanggung pemerintah berasal dari pajak masyarakat yang kemudian dibayarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

Baca Selengkapnya