Sri Mulyani Benarkan Dirjen Baru dari Internal Pajak  

Reporter

Editor

Senin, 27 Juli 2009 19:58 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membenarkan bila Direktur Jenderal Pajak yang baru berasal dari kalangan internal pajak sendiri. Kriteria Direktur Jenderal yang baru pada intinya harus mampu untuk meneruskan reformasi di sektor perpajakan. Pasalnya banyak hal yang harus terus dilakukan.

"(Pejabat) dari dalam juga untuk memberikan regenerasi dan harapan kepada seluruh aparat di Ditjen Pajak, bahwa mereka mampu membangun reputasi kepemimpinan dan menjaga kontinuitas reformasi dirinya sendiri," ucap Sri Mulyani di kantor Departemen Keuangan, Jakarta, Senin (27/7).

Namun, Sri Mulyani enggan menyebutkan hal-hal yang perlu diperbaiki di dalam Direktorat Jenderal Pajak. "(Kalau saya beritahu) nanti bocor, deh, sambutan saya besok," ucapnya, menambahkan.

Berdasarkan informasi dari Departemen Keuangan, rencananya upacara pelantikan Direktur Jenderal yang baru akan digelar pada Selasa (28/7) sekitar pukul 14.00 WIB.

Sebelumnya sumber Tempo mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menekan surat keputusan pengangkatan Tjiptardjo sebagai Direktur Jenderal Pajak.

Sosok Tjiptardjo dipilih karena prestasinya yang baik dan diharapkan bisa melanjutkan reformasi di bidang perpajakan. “Surat sudah ditekan dan tinggal diterbitkan,” kata sumber tersebut.

AGOENG WIJAYA

Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

11 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

41 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

44 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

51 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

29 November 2023

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

Kemenkeu akan segera menerapkan kebijakan NIK jadi NPWP secara penuh pada pertengahan 2024. Berikut cara cek NIK yang sudah tertintegrasi dengan NPWP.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

8 November 2023

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

Memadankan NIK-NPWP dilakukan paling lambat Desember 2023. Begini caranya.

Baca Selengkapnya

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

27 Oktober 2023

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

DJP memastikan bahwa kerahasiaan data yang berkaitan dengan wajib pajak akan terjaga saat skema prepopulated diterapkan.

Baca Selengkapnya

DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

27 Oktober 2023

DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

Insentif pajak properti yang ditanggung pemerintah berasal dari pajak masyarakat yang kemudian dibayarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

Baca Selengkapnya