TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membenarkan bila Direktur Jenderal Pajak yang baru berasal dari kalangan internal pajak sendiri. Kriteria Direktur Jenderal yang baru pada intinya harus mampu untuk meneruskan reformasi di sektor perpajakan. Pasalnya banyak hal yang harus terus dilakukan.
"(Pejabat) dari dalam juga untuk memberikan regenerasi dan harapan kepada seluruh aparat di Ditjen Pajak, bahwa mereka mampu membangun reputasi kepemimpinan dan menjaga kontinuitas reformasi dirinya sendiri," ucap Sri Mulyani di kantor Departemen Keuangan, Jakarta, Senin (27/7).
Namun, Sri Mulyani enggan menyebutkan hal-hal yang perlu diperbaiki di dalam Direktorat Jenderal Pajak. "(Kalau saya beritahu) nanti bocor, deh, sambutan saya besok," ucapnya, menambahkan.
Berdasarkan informasi dari Departemen Keuangan, rencananya upacara pelantikan Direktur Jenderal yang baru akan digelar pada Selasa (28/7) sekitar pukul 14.00 WIB.
Sebelumnya sumber Tempo mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menekan surat keputusan pengangkatan Tjiptardjo sebagai Direktur Jenderal Pajak.
Sosok Tjiptardjo dipilih karena prestasinya yang baik dan diharapkan bisa melanjutkan reformasi di bidang perpajakan. “Surat sudah ditekan dan tinggal diterbitkan,” kata sumber tersebut.
AGOENG WIJAYA
Berita terkait
Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency
11 hari lalu
Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.
Baca SelengkapnyaPrabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak
41 hari lalu
Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.
Baca SelengkapnyaDampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara
44 hari lalu
Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara
Baca SelengkapnyaRafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding
51 hari lalu
Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.
Baca SelengkapnyaDJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya
5 Januari 2024
DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.
Baca Selengkapnya2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya
29 November 2023
Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP
Baca SelengkapnyaBegini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum
29 November 2023
Kemenkeu akan segera menerapkan kebijakan NIK jadi NPWP secara penuh pada pertengahan 2024. Berikut cara cek NIK yang sudah tertintegrasi dengan NPWP.
Baca SelengkapnyaBegini Cara Memadankan NIK-NPWP
8 November 2023
Memadankan NIK-NPWP dilakukan paling lambat Desember 2023. Begini caranya.
Baca SelengkapnyaDJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated
27 Oktober 2023
DJP memastikan bahwa kerahasiaan data yang berkaitan dengan wajib pajak akan terjaga saat skema prepopulated diterapkan.
Baca SelengkapnyaDJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara
27 Oktober 2023
Insentif pajak properti yang ditanggung pemerintah berasal dari pajak masyarakat yang kemudian dibayarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.
Baca Selengkapnya