TEMPO Interaktif, Jakarta - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk masih menunggu penerbitan peraturan pemerintah guna melunasi utangnya kepada pemerintah, namun perusahaan pelat merah itu tak menargetkan kapan peraturan itu harus diterbitkan.

"Kewenangannya berada di tangan pemerintah," ujar Sekretaris Perusahaan PT Perusahaan Gas Negara, Wahid Sutopo, saat ditemui di kantor Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, Senin (13/7).

Dari total utang Rp 127 miliar, PGN telah melunasi sebesar Rp 99 miliar dengan menambah saham pemerintah sebanyak tiga persen. Pelunasan utang itu dilakukan setelah pemerintah menerbitkan aturan tahun lalu.

Kementerian BUMN berharap konversi utang PGN ke dalam penambahan saham pemerintah di perseroan dapat dilakukan secepatnya. Sebab penambahan ini bisa menambah porsi setoran dividen PGN kepada negara.

Mengenai kerugian valuta asing akibat penggunaan dolar Amerika Serikat, Wahid memprediksi tak akan sebesar tahun lalu yang mencapai Rp 2,508 triliun. "Lihat nilai tukarnya sekarang lebih kuat dari Desember 2008," kata dia.

Ia menambahkan, kemungkinan kerugian kurs tak akan seperti tahun lalu. Namun kerugian nilai tukar masih akan terjadi jika laporan keuangan persero tetap dalam bentuk rupiah.

Rencana penggunaan dolar dalam laporan keuangan, dia melanjutkan, belum akan dilakukan pada laporan mendatang. "Masih dalam kajian, butuh waktu tapi kami harap secepat mungkin," ungkapnya.

Saat ini PGN tengah menggarap proyek distribusi gas Jawa Barat dan peningkatan penyaluran dari Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, Jambi. Kedua proyek tersebut ditargetkan selesai tahun ini.

RIEKA RAHADIANA