TEMPO Interaktif, Jakarta - Rencana privatisasi badan usaha milik negara mundur lagi. Setelah sebelumnya pemerintah menyatakan berniat membuka lagi perizinan privatisasi, kini rencana itu disinyalir tak akan terealisasi pada tahun ini.

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sofyan Djalil mengatakan, selain pasar masih lesu, proses pemilihan umum tahun ini juga menyebabkan rencana penawaran publik perdana badan usaha milik negara tak bisa dilakukan karena sempitnya waktu.

“Saya pikir tidak (ada penawaran) ya sampai akhir tahun ini, mungkin setelah pemerintah baru,” katanya usai pelantikan pejabat Badan Pelaksana Pengembangan Wilayah Suramadu di Departemen Keuangan, Jakarta, Jumat (3/7).

Pemerintah awalnya telah mengagendakan privatisasi terhadap 30 perusahaan milik negara pada 2009. Namun, hingga saat ini rencana itu belum juga terealisasi. Bahkan, rencana <I>go public</I> lima perusahaan pelat merah, yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk direalisasikan pada 2008, hingga kini juga masih tertunda.

Pemerintah menilai krisis global menyebabkan pasar modal ikut terpukul. Akibatnya, melaksanakan privatisasi pada saat ini justru dinilai akan merugikan. Namun, belakangan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara menyatakan pasar mulai membaik, sehingga proses privatisasi berpeluang dimulai lagi.

Kementerian mengaku telah mengirim surat kepada Ketua Komite Privatisasi yaitu Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Perekonomian, Sri Mulani Indrawati untuk memperoleh persetujuan. Sri Mulyani pun berjanji akan mempertimbangkan permintaan itu. Meski dia menegaskan keputusan atas perizinan privatisasi tetap akan memperhatikan kondisi pasar.

AGOENG WIJAYA