TEMPO Interaktif, Jakarta: Departemen Keuangan mengungkapkan inventarisasi dan penilaian aset negara di Departemen Pertahanan paling sukar dilakukan lantaran adanya kendala koordinasi yang masih harus diselesaikan.
“Koordinasi dengan tingkat bawah sudah dilakukan, tapi yang belum bisa dilakukan hingga saat ini adalah koordinasi di tingkat pimpinan setingkat menteri,” kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Hadiyanto, dalam rapat kerja dengan Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu (24/6).
Menurut Hadiyanto, direktorat yang dipimpinnya akan terus melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga sehingga target rampungnya inventarisasi pada April 2010 bisa tercapai.
Data Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menunjukkan, inventarisasi dan penilaian aset di Departemen Pertahanan baru rampung 11 persen dari total perkiraan aset. Lembaga lain yang juga cukup rendah adalah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang baru selesai 16 persen dan Badan Tenaga Atom Nasional sebesar 19 persen.
Inventarisasi dan penilaian aset pada Departemen Perdagangan baru mencapai 46 persen, disusul Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (44 persen), Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (43 persen), Departemen Sosial (43 persen), dan Departemen Pekerjaan Umum (38 persen). Adapun inventarisasi pada Departemen Keuangan juga belum selesai yang mencapai 94 persen.
AGOENG WIJAYA
“Koordinasi dengan tingkat bawah sudah dilakukan, tapi yang belum bisa dilakukan hingga saat ini adalah koordinasi di tingkat pimpinan setingkat menteri,” kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Hadiyanto, dalam rapat kerja dengan Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu (24/6).
Menurut Hadiyanto, direktorat yang dipimpinnya akan terus melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga sehingga target rampungnya inventarisasi pada April 2010 bisa tercapai.
Data Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menunjukkan, inventarisasi dan penilaian aset di Departemen Pertahanan baru rampung 11 persen dari total perkiraan aset. Lembaga lain yang juga cukup rendah adalah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang baru selesai 16 persen dan Badan Tenaga Atom Nasional sebesar 19 persen.
Inventarisasi dan penilaian aset pada Departemen Perdagangan baru mencapai 46 persen, disusul Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (44 persen), Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (43 persen), Departemen Sosial (43 persen), dan Departemen Pekerjaan Umum (38 persen). Adapun inventarisasi pada Departemen Keuangan juga belum selesai yang mencapai 94 persen.
AGOENG WIJAYA
