TEMPO Interaktif, Jakarta:Dunia perbankan berencana melakukan ekspansi kredit untuk usaha kecil dan menengah (UKM), serta kredit mikro sebesar Rp 40 triliun pada tahun 2003. Bahkan, nilai itu masih bisa bertambah menjadi Rp 50 triliun seiring dengan semakin sehatnya bank-bank di Indonesia. Karena ekonomi kita berkembang dan perbankan kita sudah memiliki pengalaman dan jauh lebih sehat maka kapasitas intermediasi bank itu pasti lebih baik, tegas Ketua Komite Penanggulangan Kemiskinan Jusuf Kalla dalam konferensi pers di gedung Bank Indonesia Jakarta, Jumat (24/1). Kalla yakin nilai itu dapat diserap oleh sektor UKM dan mikro. Caranya, dengan pengembangan UKM center dan desk-desk UKM di setiap sistem perbankan. Selain itu, juga mengembangkan sitem kerjasama antara bank-bank umum dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Jadi keluhan-keluhan kelompok miskin yang mengatakan tidak punya jaminan sehingga tidak bisa meminjam dari bank umum itu bisa kita atasi dengan adanya hubungan-hubungan antara bank umum dengan BPR, kata Kalla yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat ini. Deputi Gubernur BI Maulana Ibrahim menambahkan kunci keberhasilan kredit UKM dan mikro terletak pada pengawasan dan pendampingan. Untuk itu bank sentral membuat pilot project di Bandung berupa lembaga perantara yang menghubungkan calon debitur UKM dengan bank. Bank nanti yang akan mendidik mereka, lembaga ini yang dikehendaki bank. Juga ada lembaga lain yang dibentuk untuk menghubungkan BPR dengan debitur mikro. Pengembangan ini dilakukan karena kredit UKM dan mikro sangat bermanfaat buat bank dan masyarakat, tambah Maulana. Kalla menjelaskan pentingnya kredit UKM dan mikro, karena setiap pinjaman sebesar Rp 25 juta kredit dapat menciptakan satu lapangan kerja baru. Tapi, kredit besar baru bisa menciptakan lapangan kerja bila pinjamannya mencapai minimum Rp 100 juta. Dengan 40 triliun berarti kita bisa menciptakan lapangan kerja setidak-tidaknya untuk satu juta orang dalam tahun ini. Dan kita mendorong ke arah itu. Antara lain, kita bentuk pendamping yang akan dilatih Bank Indonesia dan ini terpisah dari perbankan, ujar dia. Menurut Kalla ada 14 bank besar yang ikut ambil bagian mensukseskan kredit UKM dan mikro. Antara lain Bank rakyat Indonesia, Bank BNI, Bank Central Asia, Bank Internasional Indonesia, Bank Danamon, Bank Tabungan Negara dan Bank Mandiri. Untuk tahun 2002, hingga November tercatat Rp 27 triliun kredit disalurkan ke sektor UKM dan mikro. Berdasarkan business plan tahun 2003 BRI berncana mengucurkan dana untuk UKM dan mikro sebesar Rp 8,2 triliun. Sebanyak Rp 6,7 triliun diantaranya disalurkan untuk kredit mikro dan ritel. BTN sebesar Rp 4,5 triliun. Di antaranya digunakan untuk kredit UKM terkait industri perumahan. BCA minimum sebesar Rp 7 trilun yang sebagian besar difokuskan untuk ritel dan UKM. Bank Danamon sebesar 4 triliun. BII senilai Rp 1,25 triliun. Diantaranya akan disalurkan melalui 500 BPR sebesar Rp 250 miliar. Sedangkan BNI sebesar Rp 15 triliun. Deputi Gubernur Senior BI Anwar Nasution menilai dunia perbankan telah melakukan perubahan struktural yang lebih sehat saat ini. Kalau awalnya sebelum krisis konsentrasi kredit pada coorporate credit, sekarang beralih ke UKM dan mikro. Tapi, kredit mikro bukan charity tapi bisnis yang sangat vible, kata dia. Berdasarkan data Bank Indonesia, secara kumulatif, dari Januari sampai dengan Oktober 2002 jumlah kredit UKM dan mikro telah mencapai Rp 63,5 triliun. Atau 48,9% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2001. Dengan realisasi kredit baru tersebut, rasio Loan to Deposit Ratio perbankan meningkat dari 36,6% pada bulan September menjadi 37,1% pada bulan Oktober. SS Kurniawan --- TNR