TEMPO Interaktif, Jakarta:Bank Indonesia (BI) meminta bantuan teknis di bidang pengawasan bank kepada Dana Moneter Internasional (IMF). Termasuk implementasi undang-undang money laundering, kata Deputi Senior Gubernur BI, Anwar Nasution, kepada wartawan usai bertemu IMF di gedung BI, Jakarta, Jumat (24/1). Ia mengatakan permintaan bank sentral itu disampaikan dalam pertemuan dengan IMF. Dan lembaga keuangan ini, ungkap Anwar, sangat antusias untuk memberikan bantuan. Jadi kami bukan di-ojok-ojok (ditekan) IMF. Kami minta program sendiri, tambah dia. Menurut Anwar, IMF juga meminta bank sentral untuk meningkatkan pengawasan di bidang perbankan. Tapi, kata dia, bukan berarti pengawasan bank yang dilakukan oleh BI tidak ketat. Minta meningkatkan pengawasan bank itu bukan misi baru. Itu selalu jadi bahan pembicaraan, kilah dia. Selain membicarakan pengawasan bank, lanjut Anwar, BI dan IMF juga mendiskusikan masalah moneter, kesiapan lembaga otoritas jasa keuangan dan pemulihan kembali kegiatan ekonomi Indonesia. Juga masalah blanket guaranttee, mau bagaimana masa transisinya menjadi lembaga penjamin sosial, ujar Anwar. Penasehat senior IMF untuk kawasan Asia Pasifik, Daniel Citrin, mengatakan dalam pertemuan sama sekali tidak membicarakan sesuatu yang khusus. Kata dia, pembicaraan hanya membahas makro ekonomi Indonesia. Bank Indonesia sendiri sudah melakukan pekerjaannya dengan baik hanya saja perlu ditingkatkan, kata dia. Sementara itu, Gubernur Bank IndonesiaI Syahril Sabirin mengaku tidak ikut dalam pertemuan tadi. Hanya saja ia memperkirakan tidak ada masalah yang berarti berkaitan dengan kinerja BI yang membuat IMF mempermasalahkan hal ini. Kalau mengenai tugas BI, rasa-rasanya sudah berjalan dengan baik, sehingga sepertinya tidak ada saran-saran khusus dari IMF, ujar dia usai melakukan salat Jumat di mesjid BI. (SS Kurniawan Tempo News Room)