TEMPO Interaktif, Jakarta: Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Madji meminta para bupati di wilayahnya mencabut hak guna usaha (HGU) lahan yang ditelantarkan agar lahan tersebut bisa dimanfaatkan. "Kewenangan ada di tangan bupati. Sekarang mereka sedang mengumpulkan keberanian mencabut," ujarnya saat ditemui di Jakarta Convention Center, Jumat (13/3).

Menurut Zainul, seluas 172 ribu hektar lahan yang semula untuk pengembangan peternakan, tapi usaha tersebut tidak berjalan selama belasan tahun. Padahal saat ini pemerintah NTB sedang mencanangkan program sejuta sapi. "Dosa itu menelantarkan lahan, lebih baik dicabut dan diberikan untuk yang benar-benar mau investasi," ucapnya.

Dia mengatakan, lahan seluas itu akan dimanfaatkan menunjang pengembangan peternakan di NTB. Peternak di provinsi ini telah menjual 16,5 ribu ekor sapi potong dan 12 ribu ekor sapi bibit. Rencananya pemerintah akan memperbesar jumlah penjualan sapi bibit dan mengurangi jumlah sapi potong.

Agar investasi peternakan sapi berkembang, kata dia, pemerintah daerah menunggu payung hukum. Menurut Zainul saat ini para bupati masih gamang untuk melakukan pencabutan HGU itu. "Kami menunggu regulasi yang tegas dan jelas," ungkapnya.

DIAN YULIASTUTI