TEMPO Interaktif, Jakarta: Setelah pemerintah menurunkan tarif premium dan solar menjadi Rp 4.500 per liter mulai kemarin, tarif beberapa angkutan umum akhirnya ikut turun.
Tarif angkutan kota di Kota Palembang, misalnya, mulai kemarin turun dari Rp 2.500 menjadi Rp 2.200 (jauh-dekat). Sedangkan tarif pelajar menjadi Rp 1.200.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang Eddie Nursalam mengatakan tidak ada alasan bagi sopir untuk tidak mengembalikan uang kembalian. Sebaliknya ia meminta penumpang menyediakan uang receh untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
"Jika ada sopir yang tidak mau mengembalikan uang kembalian penumpang, masyarakat dapat melaporkan ke Dinas Perhubungan," kata Eddie di Palembang kemarin.
Kota Cirebon mulai hari ini juga akan menurunkan tarif angkutan kota menjadi Rp 2.200. Sedangkan di Kota Madiun, Dinas Perhubungan dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) setempat baru menyetujui penurunan tarif angkutan kota khusus pelajar, yang diturunkan dari Rp 1.500 menjadi Rp 1.000.
Organda di daerah-daerah lainnya masih membahas rencana menurunkan tarif, seperti di Bandung, Jember, Malang, dan Surabaya. Malah ada yang menolak menurunkan tarif, seperti di Banyuwangi dan Bali.
Hartono, sopir angkutan kota nomor 11 di Banyuwangi, keberatan jika harus menurunkan tarif karena pendapatannya pasti akan berkurang lagi. Tarif untuk penumpang umum saat ini Rp 3.000. Pasalnya, kalau tarif turun dan pendapatannya berkurang, ia tetap harus menyetor ke pemilik angkutan sebesar Rp 40 ribu.
Tarif kereta api kelas ekonomi jarak jauh juga diturunkan sekitar 8 persen. Tarif kereta Mataremaja (Jakarta-Malang), misalnya, menurut juru bicara PT Kereta Api, Adi Suryatmini, diturunkan menjadi Rp 51 ribu dari sebelumnya Rp 55 ribu.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin melakukan inspeksi mendadak antara lain ke stasiun kereta api Jakarta Kota dan terminal bus Pulogadung untuk melihat dampak langsung penurunan harga bahan bakar ke tarif angkutan.
Presiden antara lain didampingi Menteri Perhubungan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Presiden juga melihat langsung pendistribusian bahan bakar di beberapa pompa bensin setelah harga diturunkan.
Tim Tempo
Berita terkait
Daya Beli Masih Lemah, Komisi VII DPR Minta Kaji Penghapusan BBM Premium
24 November 2020
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengingatkan agar pemerintah tidak menerapkan penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium.
Baca SelengkapnyaIni Akibatnya Jika Mobil Diisi Bensin dengan RON Rendah
30 September 2020
Hal paling sering dijumpai ketika mobil diisi dengan bahan bakar RON rendah (misalnya RON 88), mesin akan knocking atau mengelitik.
Baca SelengkapnyaKonsumsi BBM Turun 8 Persen Akibat Work From Home
26 Maret 2020
Pertamina mencatat terjadi penurunan konsumsi BBM terkait kebijakan work from home.
Baca SelengkapnyaGarda Revolusi Iran Bakal Bertindak Jika Demonstrasi Berlanjut
19 November 2019
Warga Iran turun ke jalan memprotes kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak hingga 50 persen dan membatasi pembeliannya.
Baca SelengkapnyaBos Baru Shell Siapkan Strategi Pengembangan Bisnis SPBU
25 September 2019
Shell, perusahaan energi Internasional resmi menunjuk Waqar Siddiqui sebagai Direktur Retail Shell Indonesia yang baru
Baca SelengkapnyaBakamla RI Tangkap Empat Kapal Pengangkut BBM Ilegal
20 Agustus 2019
Dari pemeriksaan diketahui nakhoda bahwa kapal mendapatkan BBM sebanyak 300 ton dari kapal tanker di Palembang tanpa dokumen yang sah.
Baca SelengkapnyaSubsidi BBM Solar Tahun Ini Diprediksi Membengkak
27 Juni 2019
Realisasi konsumsi solar sampai dengan April 2019 telah mencapai sebesar 5,07 juta kl atau setara dengan 35 persen pagu.
Baca SelengkapnyaHarga Pertamax Naik, ESDM Yakin Konsumen Tak Beralih ke Premium
5 Juli 2018
Konsumen Pertamax diyakini tak akan balik lagi mengkonsumsi premium.
Baca SelengkapnyaPosko ESDM: Konsumsi BBM Bensin Naik 12 Persen saat Ramadan 2018
2 Juli 2018
Sementara itu, BBM jenis gasoil (solar) terjadi penurunan pendistribusian.
Baca Selengkapnya2018, AKR Bakal Bangun 7 Pompa Bensin di Wilayah 3T
10 November 2017
Demi mendukung program BBM satu harga, AKR akan membangun 7 SPBKB di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
Baca Selengkapnya