Pajak Impor Barang Konsumtif Akan Naik

Reporter

Editor

Minggu, 26 Oktober 2008 20:32 WIB

TEMPO Interaktif, BANDUNG: - Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan, selain memperketat pelabuhan, pemerintah akan menaikkan pajak impor untuk barang konsumtif, atau barang mewah. “Itu yang sekarang kita mau putuskan, kecuali barang modal yang kita tetap perlukan lewat impor, tapi yang sifatnya konsumtif apalagi yang built-in, yang barangnya jadi itu pasti,” kata Paskah di Bandung, Ahad (26/10).

Kebijakan menaikkan pajak impor barang konsumtif itu, menurut Paskah, untuk memperkuat pasar dalam negeri. Penerapan kebijakan itu, menurutnya akan memakan waktu lama. Bahkan baru dicabut jika krisis eknomi telah mereda.

Menurut Paskah, besarannya akan ditetapkan setinggi-tingginya lewat proses regulasi soal itu. Perumusannya sudah dilakukan sejak seminggu lalu melalui Rakor untuk mengimplementasikan Inpres Nomor 5/2008 yang tujuannya untuk memproteksi semua produk dalam negeri.

Dia mengatakan, posisi neraca ekspor-impor Indonesia saat ini, lebih banyak porsi barang impor. Dia menolak menyebut besarannya, dengan alasan porsi untuk menjelaskan itu ada pada Menteri Keuangan.

Menurut Paskah, pemerintah sendiri lebih khawatir soal masuknya penyelundupan yang bisa merusak pasar dalam negeri. Pencegahannya, paparnya, sudah dilakukan dengan memperketat pelabuhan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, imbas krisis finansial yang berasal dari Amerika bakal mencapai Indonesia tahun depan. “Alhamdulillah kita agak jauh dari Amerika, tapi virusnya mungkin sampainya tahun depan lah kira-kira walau pun sekarang sudah ada sedikit-sedikit,” katanya di Bandung, Minggu (26/10).

Di antara imbas itu, contoh Kalla, menurunnya ekspor tekstil menuju Amerika. Penyebabnya, lanjutnya, orang-orang di sana akan mengurangi pengeluarannya yang konsumtif.

Meski begitu, Kalla meminta agar semua pihak tidak pesimis dengan situasi tahun depan. Soal tekstil, contohnya, ekspor Indonesia umumnya pakaian yang relatif sederhana. “Garment kita di sini bukanuntuk Guci, untuk Georgio Armani, orang pasti berkurang beli itu,” katanya.

Masalah yang tak kalah penting, kemungkinan membanjirnya barang-barang murah yang bisa merusak pasar dalam negeri yang harus dijaga. “Jadi yang kita buat adalah lebih selektif, supaya jangan ada impor tekstil yang merusak pabrik di Bandung, Tangerang, atau di Bekasi, pelabuhan mesti dijaga,” kata Kalla.

Ahmad FIkri

Berita terkait

Bea Cukai Yogyakarta Jateng Berikan Fasilitas KITE Pembebasan

13 Agustus 2019

Bea Cukai Yogyakarta Jateng Berikan Fasilitas KITE Pembebasan

Bea Cukai Jateng DIY memberikan perizinan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan kepada PT Green Glove Indonesia (GGI).

Baca Selengkapnya

Pemerintah Bakal Kenakan Pajak Barang Mewah pada Mobil Murah

12 Maret 2019

Pemerintah Bakal Kenakan Pajak Barang Mewah pada Mobil Murah

Pemerintah bakal mengenakan Pajak Penjualan Barang Mewah pada mobil murah.

Baca Selengkapnya

Pembahasan Revisi Pajak Sedan Ditargetkan Rampung Bulan Ini

13 Februari 2018

Pembahasan Revisi Pajak Sedan Ditargetkan Rampung Bulan Ini

Kementerian Perindustrian menargetkan revisi pajak sedan segera rampung.

Baca Selengkapnya

Menperin: Revisi Pajak Sedan, Pembeli Motor Migrasi ke Mobil

13 Februari 2018

Menperin: Revisi Pajak Sedan, Pembeli Motor Migrasi ke Mobil

Airlangga mengatakan paket revisi pajak sedan ditargerkan selesai akhir Februari 2018.

Baca Selengkapnya

Revisi Perpajakan Sedan Tak Masuk Mobil Mewah Tuntas Maret 2018

12 Februari 2018

Revisi Perpajakan Sedan Tak Masuk Mobil Mewah Tuntas Maret 2018

Kemenperin telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan mengenai revisi perpajakan agar sedan tidak dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Baca Selengkapnya

Mobil Sedan Tak Lagi Dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah

8 Februari 2018

Mobil Sedan Tak Lagi Dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah

Pemerintah mengkaji penghapusan pajak penjualan barang mewah bagi sedan.

Baca Selengkapnya

Ignasius Jonan: Tanpa Insentif Pajak, Mobil Listrik Tak Akan Laku

16 Januari 2018

Ignasius Jonan: Tanpa Insentif Pajak, Mobil Listrik Tak Akan Laku

Menteri Energi Ignasius Jonan menyebutkan penjualan mobil listrik tak akan laku tanpa insentif pajak dari pemerintah.

Baca Selengkapnya

Kadin Usul Hapus PPN agar Daya Beli Naik, Ini Kata Sri Mulyani

10 November 2017

Kadin Usul Hapus PPN agar Daya Beli Naik, Ini Kata Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih mempertimbangkan perihal penghapusan PPN guna mendongkrak daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Produsen Mobil Tak Gelisah Pajak Barang Mewah

24 September 2009

Produsen Mobil Tak Gelisah Pajak Barang Mewah

Jika pajak progresif bertujuan untuk menghambat laju kemacetan kendaraan, seharusnya pemerintah mengimbangi dengan pembangunan infrastruktur.

Baca Selengkapnya

Mobil di Atas 3.000 CC Kena Pajak Barang Mewah

16 September 2009

Mobil di Atas 3.000 CC Kena Pajak Barang Mewah

Kendaraan pribadi di atas 3000 cc akan terkena Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) maksimal 200 persen.

Baca Selengkapnya