TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah Malaysia akan membangun kabel listrik bawah laut dari Sarawak ke Peninsula atau Pulau Malaysia sepanjang 725 kilometer melintasi perairan Indonesia. Penempatan kabel bawah laut tersebut harus mendapat izin dari pemerintah Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh Tempo, pembangunan kabel bawah laut akan melintasi sekitar kepulauan Natuna dan Anabas. Kabel akan mengaliri listrik ke Peninsula dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Bakun di Sarawak. Pengerjaan proyek tersebut melibatkan tenaga ahli dari Indonesia. Vice Presiden Hubungan Internasional PT PLN (Persero) Bambang Hermawanto mengatakan, pembangunan kabel tersebut dilakukan oleh perusahaan Malaysia, Sarawak Engineering Corporation. Menurut dia, pembangunan kabel tersebut bukan dalam rangka kerja sama dengan PLN. "Tidak ada kerja sama dengan kami," katanya kepada Tempo, Minggu (17/8). Bambang mengatakan, seharusnya pembangunan kabel bawah laut yang melintasi perairan Indonesia harus mendapat izin dari pemerintah. "Saya belum tahun, apakah sudah ada izin atau belum," ujarnya. Dia menambahkan, beberapa instansi pemerintah ikut terlibat dalam pembangunan kabel bawah laut tersebut. "Kabarnya saat ini sedang dilakukan survei oleh instansi Indonesia."Kerja sama yang dilakukan dengan Malaysia, kata Bambang, saat ini adalah rencana jual-beli listrik dari Peninsula ke Sumatera dan Sarawak ke Kalimantan Barat. "Kerja sama itu masih sebatas nota kesepahaman dan kesepakatan awal kedua pihak. Belum pada tahapan kerja sama sesungguhnya," katanya. Salah seorang pakar geologi kelautan dari Institut Teknologi Bandung yang ikut terlibat survei pembangunan kabel tersebut, Saut Lubis, menolak memberikan penjelasan. "Saya no comment," ujarnya, Minggu (17/8). Pemerintah Malaysia berencana mengalirkan listrik dari Pembangkit Bakun 2.400 megawatt di Sarawak ke semenanjung Malaysia pada 2015. Pembangunan mega proyek tersebut akan menelan biaya sebesar MYR 15 miliar. Tahap konstruksi akan dilakukan pada 2008. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menyatakan, pembangunan tersebut harus mendapat izin dari Pemerintah Indonesia. Namun, pembangunan kabel itu tidak menyalahi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 tentang Hukum Laut. "Harus ada izin terlebih dahulu sebelum bangun kabel laut," katanya. ALI NUR YASIN