TEMPO Interaktif, Jakarta:PT Kaltim Prima Coal diduga telah melakukan pembersihan lahan (land clearing) seluas 625 hektar di Kecamatan Bengalon, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Luas lahan yang dibersihkan tersebut merupakan bagian dari 926,8 hektar lahan yang diperiksa Dinas Kehutanan Kutai Timur. Kegiatan tanpa izin tersebut terungkap dalam salinan berita acara pemeriksaan Dinas Kehutanan pada 2006 yang diterima Tempo. Dalam salinan tersebut disebutkan, dari jumlah 625 hektar lahan yang dibersihkan tersebut sebanyak 125 hektarnya berada dalam areal kerja PT Porodisa Trading & Industrial Co. Ltd. Sisanya seluas 801,8 hektar tidak memiliki izin sah lainnya. Pemeriksaan dilakukan atas permohonan Kaltim Prima Coal kepada Dinas Kehutanan pada 2 Agustus 2006 untuk meluaskan areal tambangnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Dinas Kehutanan Kutai Timur merekomendasikan Kaltim Prima Coal segera mengurus izin pemanfaatan kayu (IPK) pada lahan yang sudah dilakukan land clearing kepada Bupati. Izin yang diminta adalah area penggunaan lain (APL). Namun, karena lahan tersebut milik hak pengusahaan hutan (HPH) Porodisa harus mendapat izin Menteri Kehutanan. Departemen Kehutanan hingga kini belum mengeluarkan IPK untuk Kaltim Prima. Juru bicara Kaltim Prima Coal Yanti Sinaga menyatakan, pihaknya selalu mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah. "Kaltim Prima selalu mengikuti aturan kerja yang disepakati," ujarnya kepada Tempo. Dia menyangkal pihaknya, melakukan pembersihan lahan sebelum ada izin dari pemerintah. Menurut dia, tentang tumpang tindih lahan dengan Porodisa seluas 125 hektar, pihaknya telah mengantongi kesepakatan dengan Porodisa yang ditandatangani Gubernur Kalimantan Timur pada 1987. Kesepakatan itu berisi tentang kerja sama untuk bisa melakukan aktivitas masing-masing disatu kawasan. Namun, Manajer Operasional Porodisa Kadino menyatakan, kesepakatan tersebut tidak berlaku ketika manajemen Porodisa berganti kepemilikan. Manajeman Porodisa berganti pada 2006. Menurut Sekretaris Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Hadi Daryanto, kegiatan land clearing sebelum memegang IPK merupakan tindakan ilegal. "Itu tindakan salah," ujarnya akhir pekan lalu. Sedangkan Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban menolak berkomentar tentang kegiatan ilegal Kaltim Prima Coal. "Masalah teknis, jangan tanya ke saya," ujarnya. Menurut dia, yang berhak menyatakan kegiatan perusahaan tambang itu benar atau salah adalah pihak kepolisian. ISMI WAHID