TEMPO Interaktif, Jakarta:Panitia Angket Bahan Bakar Minyak Dewan Perwakilan Rakyat akan memfokuskan penyelidikan impor minyak mentah dan bahan bakar minyak yang dilakukan PT Pertamina (Persero). Penyelidikan tersebut termasuk dalam efisiensi kegiatan hulu dan hilir minyak nasional. Anggota Panitia Angket Tjatur Sapto Edi mengatakan, impor bahan bakar minyak yang dilakukan Pertamina menimbulkan potensi kerugian sebesar Rp 1,8 triliun selama lima bulan. "Impor bahan bakar menjadi prioritas efisiensi hulu dan hilir karena merugikan negara," ujarnya, Senin (21/7). Menurut dia, panitia angket akan menyelidiki masalah perbaikan pengelolaan anggaran, penataan pengelolaan energi dan efisiensi hulu dan hilir pengadaan minyak. pada sektor hulu, panitia akan menyelidiki penjualan gas Tangguh. Sedangkan di hilir parlemen akan mengusut kasus impor minyak zatapi. Pertamina dinilau tidak transparan dalam pengadaan minyak mentah jenis Zatapi. Minyak tersebut diimpor oleh perusahaan Gold Manor dengan campuran berbagai jenis minyak mentah. Hingga kini panitia angket belum berhasil memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro dan Direktur Utama Pertamina Ari Soemarno untuk dimintai keterangan. Tjatur mengatakan, parlemen akan memanggil sejumlah nama dari pemerintah dan swasta terkait penyelidikan pengadaan minyak pemerintah. "Semua yang terlibat akan diperiksa," katanya. Namun, dia menolak memberikan penjelasan siapa yang bakal dipanggil panitia angket. Mantan Menteri Negera Perencanaan Perencanaan Pembangunan Nasional Kwik Kian Gie menyatakan, keputusan pemerintah menaikkan harga minyak melanggar putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan mahkamah No. 002/PUU-I/2003 Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 menyebutkan harga bahan bakar minyak dan gas diserahkan kepada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar, telah dibatalkan. "Membandingkan harga bahan bakar dengan harga minyak di New York Mercantile Exchange melanggar konstitusi," katanya. Menurut Kwik, pemerintah seharusnya menggunakan Pasal 33 Undang-Undang Dasar untuk menentukan harga bahan bakar minyak. Selain itu, kata dia, harga harus didasarkan pada kepatutan, daya beli masyarakat dan daya strategis.Direktur Utama Pertamina Ari Soemarno mengatakan, pihaknya bukan regulator yang menentukan harga minyak. "Pertamina sekarang hanya badan usaha," katanya. Kwik menambahkan, patokan harga minyak berdasarkan bursa New York dinilai tidak sehat karena tiga alasan. Pertama, minyak yang ditransaksikan hanya 30 persen dari volume minyak dunia, sisanya dari The Seven Sisters. Kedua, harga minyak di bursa itu dipengaruhi Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC). Ketiga, bursa melakukan melakukan perdagangan berjangka minyak yang dituding sebagai ajang spekulasi. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sofjan Djalil menyatakan akan mendukung penyelidikan mahalnya harga realisasi impor minyak yang dilakukan Pertamina. "Pertamina itu seperti gula, sehingga banyak semut yang datang, jadi ada baiknya kalau dilakukan penyelidikan oleh dewan," katanya akhir pekan lalu. ALI NY | AGUNG SEDAYU | NIEKE INDRIETTA | WAHYUDIN