TEMPO Interaktif, Jakarta:Tagihan listrik pelanggan rumah tangga (R3) dengan daya minimal 6.600 volt ampere (VA) melonjak 30-50 persen. Lonjakan tagihan tersebut sebagai dampak pengenaan tarif multiguna yang dilakukan PT PLN (Persero) mulai April 2008. Seorang pelanggan listrik di Jakarta Selatan kepada Tempo mengungkapkan, tagihan listrik untuk pemakaian April lalu membengkak sampai 48 persen. Pelanggan itu menggunakan listrik dengan daya terpasang 7.700 VA harus membayar Rp 7 juta. Padahal, kata dia, dengan pemakaian rata-rata sekitar 4,707 kilowatt per jam (kWh) per bulan, sebelumnya tagihannya sebesar Rp 3,6 juta. "Tagihan listrik naiknya gila-gilaan," ujarnya, Kamis (8/5). Pelanggan lainnya di Jakarta Timur dengan daya terpasang 11.000 VA harus membayar kenaikkan tagihan listrik sekitar 33 persen. Tagihan yang dikirimkan ke PLN menyebutkan, pelanggan itu harus membayar Rp 2,9 juta untuk pemakaian 2.232 kWh selama bulan lalu. Padahal dengan menggunakan tarif normal yang ditetapkan pemerintah hanya Rp 2 juta. Sebelumnya Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar mengeluarkan Keputusan Direksi PLN No. 101A.K/DIR/2008 tanggal 3 April 2008 tentang pemberlakuan tarif subsidi dan nonsubsidi. Tarif subsidi dikenakan kepada pelanggan dengan pemakaian batas tertentu (80 persen pemakaian rata-rata nasional). Sedangkan pelanggan yang melewati batas tertentu akan dikenakan tarif nonsubsidi. Kebijakan itu akan dikenakan kepada pelanggan dengan daya 6.600 volt ampere (VA). Tarif yang dikenakan untuk pelanggan R3 dengan pemakain maksimal 98 jam sebesar Rp 621 per kWh. Sedangkan di atas 98 jam PLN akan mengenakan tarif Rp 1.380 per kWh.Sekretaris Advokasi Konsumen Listrik Indonesia Yunan Lubis menyatakan, pemberlakuan tarif subsidi dan nonsubsidi melanggar undang-undang. Menurut dia, dalam tarif listrik tidak dikenal tarif subsidi dan nonsubsidi. "Yang ada hanya golongan tarif yang ditetapkan pemerintah," katanya kepada Tempo. Dia menjelaskan, sesuai Undang-Undang No. 15 Tahun 1985 Pasal 16 jo Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2005 disebutkan tarif listrik merupakan kewenangan pemerintah. Menurut dia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2005 Pasal 32 disebutkan, harga jual tenaga listrik untuk konsumen yang disediakan oleh Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan ditetapkan Presiden atas usul Menteri. Menurut Yunan, pihaknya akan memfasilitasi gugatan pelanggan kepada PLN yang menerapkan tarif melanggar undang-undang. "Kami buka hotline (021) 7564541 atau email mylubis@gmail.com," ujarnya. Deputi Manajer Komunikasi PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Azwar Lubis menyatakan, tagihan listrik tarif nonsubsidi mulai dilakukan pada Mei 2008. "Tagihan langsung dikenakan kepada pelanggan," ujarnya. Menurut dia, pelanggan yang dikenakan tarif nonsubsidi adalah rumah tangga (R2 dan R3), bisnis (B2) dan pemerintahan (P1). Dia menjelaskan, di wilayahnya terdapat sekitar 135 ribu pelanggan yang dikenakan tarif nonsubsidi dari 3,3 juta pelanggan. "Sekitar tiga persen dari jumlah pelanggan kami," katanya. Menurut Azwar, pihaknya hanya menjankan tugas korprorat untuk memberlakukan tarif nonsubsidi. "Melanggar atau tidak pengenaan tarif, itu bukan bagian kami," katanya. ALI NUR YASIN