TEMPO Interaktif, Jakarta:Kejaksaan Agung akan mengamankan setiap kebijakan pemerintah berkaitan dengan kasus Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI). "Kalau sekarang ada keputusan mengenai PKPS (Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham) dan itu merupakan suatu keputusan ekonomi yang harus ditunjang oleh keputusan hukum, kami mengikuti. Dalam arti, Jaksa Agung akan mengamankan kebijakan itu," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Muljohardjo yang ditemui Tempo News Room di ruang kerjanya, Rabu (16/1) siang. Penegasan Muljoharjo ini menanggapi adanya kemungkinan pemerintah melakukan perbaikan waktu PKPS dari empat tahun menjadi 10 tahun. Menurut Muljo, kalau tujuan pemerintah itu sebagai upaya perbaikan ekonomi dan PKPS sebagai payung hukumnya, kejaksaan akan menghentikan penyidikan sesuai batas waktu yang ditentukan dalam payung hukum tersebut. Namun Muljoharjo berharap agar kebijakan ini punya aturan hukum yang jelas. Dia tidak ingin dikemudian hari, pihak kejaksaan dituding tidak mau menyelesaikan kasus BLBI itu. "Karena kalau tanpa suatu payung hukum penyelesaian, kami juga yang nanti disalahkan. Jadi harus ada ikatannya. Formal hukumnya harus ada," papar dia. Ketika disinggung tentang Sjamsul Nursalim, salah satu tersangka dalam kasus penyelewengan BLBI, yang dipastikan bebas dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut, Muljohardjo tidak bersedia menanggapi. "Saya tidak mengatakan kasusistis. Tetapi dalam penyelesaian BLBI yang sekarang sedang dilakukan penyidikan oleh kejaksaan, apabila ada suatu kebijakan pemerintah yang merupakan juga mengikat pada keputusan hukum ya kejaksaan mau tidak mau harus tunduk kepada keputusan itu," Muljohardjo kembali menegaskan. (Suseno-Tempo News Room)