TEMPO Interaktif, Jakarta:Penundaan kenaikan tarif telepon oleh pemerintah, membuat PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. menyiapkan contingensi plan. Rencana pengganti ini bertujuan untuk menjaga kinerja perusahaan tetap baik, seperti yang diharapkan para pemegang saham perusahaan telekomunikasi itu. Menurut Direktur Utama Telkom Kristiono, ada dua langkah yang dilakukan dalam rencana ini. Yaitu, meningkatkan volume penjualan dan meningkatkan efektivitas. "Ada beberapa komponen biaya yang bisa kita efisienkan, (yaitu biaya untuk) investasi, eksploitasi dan lebih banyak memakai sumber-sumber pembiayaan yang murah," katanya kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (16/1). Peningkatan volume penjualan, menurut Kristiono, dimungkinkan karena tahun 2002 saja permintaan sambungan telepon bisa mencapai 2,5 juta. "Demand-nya masih besar, dan belum bisa terlayani oleh kita," ujar dia. Padahal, lanjutnya, kapasitas pembangunan oleh perusahaan sedang menurun, yakni sekitar 300 ribu SST per tahun (sebelum krisis, kapasitas pembangunan Telkom bisa mencapai 1 juta SST per tahun). Jika saja kenaikan tarif telepon sebesar 15 persen jadi diberlakukan, tutur Kristiono, Telkom berencana membangun 600 ribu SST tahun ini. Tapi karena terjadi penundaan kenaikan, perusahaan kemungkinan hanya membangun 300 ribu SST. Selain itu, biaya pembangunan SST juga turun dari rencana semula, dan kemungkinan biayanya sama dengan tahun lalu, yaitu sebesar Rp 2,1 triliun. Menyikapi penundaan kenaikan tarif ini, kata Kristiono, Telkom juga akan membatalkan dua proyek pembangunan public switch telephone number (PSTN) senilai US$ 300 juta. Proyek ini termasuk dalam proyek pembangunan jaringan telepon T-21. Sedangkan pembangunan jaringan telepon T 21, dua Code Defisiensi Multiple Acces (CMDA) tetap akan dilanjutkan. Karena biayanya relatif lebih murah ketimbang PSTN. Menurut Kristiono, Telkom akan membangun 1,6 juta sambungan satuan telepon (SST) untuk proyek CDMA, hingga tahun 2006. Dia membandingkan, untuk setiap SST dibutuhkan dana sebesar US$ 160-170, sedangkan untuk PSTN mencapai US$ 200. Karena itulah, lanjutnya, perusahaan harus menekan biaya-biaya investasi yang terlalu tinggi, seperti PSTN. Sedangkan CDMA yang merupakan jaringan telepon tanpa kabel akan tetap dilanjutkan. Sedangkan mengenai sumber pembiayaan untuk investasi, katanya, yang semula sepenuhnya ingin ditanggung Telkom maka karena penundaan tarif, pembiayaan dilakukan berdasarkan komposisi bagi hasil (revenue sharing). Komposisinya, Telkom membiayai 60 persen dan 40 persen oleh mitra kerjanya (BOT). "revenue sharing yang dominan kita lakukan hingga 2006. Sedangkan biaya investasi dan operasi kita lihat lagi," imbuhnya. Potensi Kerugian Menurut Kristiono, potensi kerugian yang diderita Telkom akibat penundaan tarif telepon ini yaitu kehilangan pendapatan sebesar 8-9 persen. Sebenarnya dengan kenaikan tarif rata-rata 15 persen maka yang sesungguhnya efektif naik adalah 11-12 persen. Dan pendapatan tambahan sebesar 8-9 persen. Dia juga menjelaskan, biaya barang-barang untuk modal (capital expenditure/CAPEX) perusahaan untuk jaringan tetap di tahun 2002 sebesar Rp 2,1 triliun dan secara grup usaha sekitar Rp 7 Triliun. Sedangkan untuk tahun ini, CAPEX bagi Telkomsel, operator selulernya, tidak berubah yaitu sekitar Rp 5 Triliun. Sedangkan untuk jaringan tetap akan kembali direvisi akibat penundaan kenaikan ini. "Tapi minimalnya masih sama dengan tahun lalu, yaitu Rp 2,1 triliun," imbuhnya. Yura Syahrul TNR