Progam Anies Soal DP Rumah Nol Persen Dinilai Sulit Terealisasi  

Jum'at, 21 April 2017 | 01:59 WIB
Progam Anies Soal DP Rumah Nol Persen Dinilai Sulit Terealisasi  
Anies Baswedan, setelah bertemu dengan Gubernur Basuki Tjahja Purnama di Balaikota, Jakarta Pusat, 20 April 2017. TEMPO/Chitra

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Direktur Riset dan Konsultasi Savills Anton Sitorus mengatakan program unggulan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, soal uang muka nol persen untuk kredit perumahan sulit dilaksanakan. “Bank pasti akan kaku kasih pinjamannya,” katanya di kantor lembaga konsultan properti Savills, Senayan City, Jakarta Pusat, Kamis, 20 April 2017.

Gubernur dan wakil gubernur terpilih berdasarkan hasil akhir real count KPU DKI, Anies-Sandi, mengusung program uang muka rumah nol persen.

Baca: Tim Dewan Pakar Anies-Sandi Siap Kawal Program Utama ...

Menurut Anton, pemerintah dan swasta membutuhkan modal awal untuk membangun hunian. Pengembang biasanya mendapatkan modal dari uang muka. Sehingga, jika Anies tetap ingin melanjutkan program nol persen, kata Anton, ia harus menyediakan modal pengganti uang muka. “Kalau dari anggaran daerah, pemerintah harus memastikan alokasi untuk pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Rumah itu prioritas ke berapa,” ujarnya.

Anton menyarankan DKI bisa bekerja sama dengan swasta. Caranya, menyediakan tanah untuk dikelola pengembang. “Yang namanya swasta itu kan mencari profit. Kalo pengembang beli tanah, lalu suruh bangun apartemen murah, dia rugi nanti. Harus ada campur tangan pemerintah. Sistemnya nanti kayak tanah negara. Bukan HGB (hak guna bangunan) murni,” ucapnya. Anton mengumpamakan, untuk perkampungan dengan luas satu hektare, hanya akan memakan lahan lima ribu meter persegi guna membuat kampung susun.

Soal harga hunian terjangkau, Anton mengatakan besar cicilan yang dipatok haruslah sepertiga dari total pendapatan calon pemilik hunian. Adapun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), hunian yang dibangun harus dekat dengan tempat mereka bekerja. Alasannya, agar mereka tidak kesulitan membayar KPR karena pendapatan berkurang akibat biaya transportasi ke tempat kerja membengkak. “Bahasa kasarnya, digusur lalu dibangun di situ,” ucapnya.

Anton menambahkan, untuk menyediakan hunian yang terjangkau bagi MBR, Anies-Sandi lebih baik mengadopsi skema program seribu tower rumah susun sederhana era SBY, yang pelaksanaannya dulu terhenti, atau program satu juta rumah Presiden Joko Widodo.

Baca: Prabowo: Panglima Pemenangan Anies-Sandi adalah ...

Program satu juta rumah Jokowi memberikan insentif bagi golongan MBR yang berhak mendapat subsidi, seperti hanya berkewajiban membayar uang muka KPR satu persen, mendapatkan bantuan langsung untuk uang muka Rp 4 juta per nasabah, dan pemangkasan bunga KPR dari 7,25 persen menjadi 5 persen untuk periode hingga 20 tahun. “Program itu hanya subsidi selisih suku bunga dan DP, tapi tetap bayar seperti biasa. Dan yang boleh beli maksimal memiliki gaji Rp 4 juta, tapi banyak dimainkan investor dan spekulan nakal. Apalagi yang ini DP 0 persen,” ucapnya.

Berdasarkan data Savills, kebutuhan tempat tinggal di Jakarta mencapai 50-100 ribu per tahun dari semua kelas ekonomi. Mayoritas 60 persen kebutuhan berasal dari kelas menengah ke bawah. Sedangkan hitungan kasarnya baru tersedia sekitar 1.000 unit untuk MBR.

DWI FEBRINA FAJRIN | SETIAWAN ADIWIJAYA

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan