TEMPO.CO, Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno meminta PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk (BTN) lebih agresif membantu pemerintah mengatasi "backlog" perumahan, atau kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat.
"BTN termasuk salah satu bank BUMN yang sangat utama karena membantu penyediaan rumah untuk seluruh masyarakat Indonesia, yang saat ini masih 13 juta rumah yang backlock," kata Rini dalam acara peringatan HUT ke-67 BTN di Jakarta, Kamis, 9 Februari 2017.
Menteri BUMN terutama mendorong BTN untuk mampu memfasilitasi pembiayaan perumahan kepada masyarakat yang mempunyai pendapatan tidak tetap.
Rini mengapresiasi BTN yang meluncurkan kredit pemilikan rumah (KPR) mikro bagi masyarakat yang ingin membeli properti sebagai tempat tinggal tetapi tidak berpendapatan tetap.
Selain itu, Menteri BUMN juga meminta BTN dapat bekerja sama dengan para pengembang di sektor properti.
"Saya menekankan agar BTN bekerja sama dengan pengembang, kalau mendapatkan pinjaman agar dijaga kinerjanya," ujar Rini.
Dia juga meminta agar pengembang bersedia tidak hanya menyediakan rumah saja tetapi juga fasilitas umum, sehingga mampu memberi keuntungan berkelanjutan bagi masyarakat.
Sementara itu, BTN akan segera meluncurkan produk KPR mikro di Semarang, Jawa Tengah, bagi segmen masyarakat berpendapatan tidak tetap, misalnya, kepada komunitas pedagang kecil, nelayan, dan petani, dengan bunga 6 hingga 7,5 persen.
Direktur Utama BTN Maryono menargetkan nilai penyaluran pembiayaan KPR mikro tersebut dapat mencapai Rp200-300 miliar. KPR tersebut tidak hanya untuk cicilan rumah baru, namun juga renovasi atau beli rumah bekas.
"(Jumlah) unitnya banyak, karena satu unit Rp50-75 juta," kata dia.
Untuk menyalurkan KPR mikro ini, BTN akan bekerja sama dengan BUMN Perum Perumnas.
"Pembiayaan langsung dari BTN dengan uang muka paling tinggi 10 persen dari harga rumah tetapi bisa kemungkinan di bawah," tutur Maryono.
ANTARA
