TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan alasan kebijakan pemangkasan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016. Hal itu dia lakukan setelah dicecar pertanyaan oleh beberapa anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat pada Selasa malam lalu.
"Saya menerima tugas ini dengan sangat serius dan tidak ingin mempertaruhkan kredibilitas pemerintah, DPR, dan saya sendiri dalam mengelola APBN. Ini bukan keputusan yang mudah dan malas mencari alternatif," kata Sri Mulyani dalam rapat dengan Badan Anggaran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Agustus 2016.
Menurut Sri Mulyani, pemerintah akan tetap berusaha keras menggenjot penerimaan negara. Namun, kata dia, pemerintah juga harus realistis dalam memandang proyeksi penerimaan dari perpajakan karena sudah memasuki Agustus. "Ini situasi yang tidak menyenangkan bagi pelaksanaan anggaran," katanya.
Walaupun target penerimaan dalam APBN-P direvisi, Sri menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak tidak akan terbebas dari tugasnya dalam menggenjot penerimaan negara dari sektor pajak. "Setiap hari saya nyambetin mereka. Saya tahu nama setiap kepala kanwil dan target mereka per wilayah," ujar dia.
Tax amnesty pun, kata Sri Mulyani, juga harus disukseskan Direktorat Jenderal Pajak meski menemui berbagai tantangan. "Saya tahu ini tidak mudah. Tapi Indonesia harus memiliki landasan yang jauh lebih realistis dan kredibel agar memberi sinyal mengenai apa-apa saja yang mampu kita lakukan," katanya.
Sri Mulyani mengaku bersedia belajar dari negara mana pun yang mampu memberikan ilmu untuk memperbaiki penerimaan negara. "Saya akan lakukan sungguh-sungguh supaya Indonesia juga memiliki martabat, bahwa kita mampu mengelola perekonomian dengan baik dan mendapatkan penerimaan negara."
ANGELINA ANJAR SAWITRI
