Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kabar Satelit Telkom 1 Hancur, Rudiantara: Jangan Berspekulasi  

image-gnews
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara saat meninjau akses layanan internet di SD Negeri Benlelang, Kecamatan Alor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, 16 Agustus 2017. Biro Humas Kemenkominfo
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara saat meninjau akses layanan internet di SD Negeri Benlelang, Kecamatan Alor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, 16 Agustus 2017. Biro Humas Kemenkominfo
Iklan

TEMPO.COJakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan kepada publik untuk tidak berspekulasi terlebih dahulu tentang penyebab terganggunya Satelit Telkom 1. “Tunggu laporan resmi,” kata Rudiantara di Gedung Merah Putih Telkom Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa, 5 September 2017.

Rudiantara mengatakan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) juga ikut bekerja menyelidiki penyebab terganggunya Satelit Telkom 1. Selain itu, kementerian akan menerima laporan dari manufaktur satelit tersebut, Lockheed Martin. 

Rudi meminta mereka dapat memberikan laporan yang gamblang dan transparan. “Sama seperti di Perhubungan Udara, KNKT juga akan mengeluarkan laporan tapi dalam hal ini nanti Telkom dan Lockheed Martin,” kata Rudi.

Selain itu, Direktur Utama PT Telkom (Persero) Alex Sinaga belum bisa memberikan informasi terkait dengan kerugian yang diterima perusahaan layanan komunikasi pelat merah tersebut. “Sedang dihitung, kami sedang bekerja. Nanti kita kasih tahu. Yang penting hidup dulu,” ujar Alex.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Alex juga belum bisa menyampaikan besaran kompensasi yang akan diberikan kepada klien Telkom yang dirugikan akibat terganggunya Satelit Telkom 1. Sedikitnya terdapat 11.574 ATM milik beberapa bank besar, yakni BRI, Mandiri, BCA, dan BNI, yang offline akibat terganggunya satelit tersebut. “Nanti kita akan cek satu-satu kontraknya, karena di kontrak berlangganan itu ada service level guarantee,” katanya.

ALFAN HILMI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Polda Metro Jaya Tangkap 66 Tersangka Judi Online Periode Mei-Juli 2024

1 Agustus 2024

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi dan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra dalam Konferensi Pers Pengungkapan Kasus Judi Online di Aplikasi Games Royal Domino. Konferensi pers dilakukan pada Kamis, 6 Juni 2024 di Polda Metro Jaya. Tempo/Yohanes Maharso.
Polda Metro Jaya Tangkap 66 Tersangka Judi Online Periode Mei-Juli 2024

Lebih dari 10 situs judi online telah dihentikan dan akan diajukan pemblokiran ke Kementerian Komunikasi dan Informatika.


SAFEnet Ajukan Keberatan Akibat Peretasan Pusat Data Nasional

19 Juli 2024

Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi) melakukan demonstrasi di depan Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024. Dalam aksinya mereka menuntut Menkominfo Budi Arie untuk mundur dari jabatannya menyusul jebolnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), mengakhiri pembatasan dan pemblokiran informasi, serta represi digital lainnya terkait pelanggaran hak asasi manusia di Papua, dan membahas kembali RUU KKS (Keamanan dan Ketahanan Siber) dengan menjamin pelibatan secara bermakna masyarakat sipil. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
SAFEnet Ajukan Keberatan Akibat Peretasan Pusat Data Nasional

SAFEnet meminta pertanggungjawaban Kementerian Komunikasi dan BSSN atas peretasan pada Pusat Data Nasional.


Korupsi Bakti Kominfo, Feriandi Mirza Dituntut 6 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar

18 Juli 2024

Kepala Divisi Lastmile/Backhaul BAKTI Kominfo, Muhammad Feriandi Mirza (tengah) memakai rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin, 11 September 2023. Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BAKTI Kominfo Elvano Hatorangan, Kepala Divisi Lastmile/Backhaul BAKTI Kominfo Muhammad Feriandi Mirza, dan Direktur Utama PT Sansaine Exindo Jemmy Sutjiawan sebagai tersangka baru dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan program Bakti Kominfo di lingkungan Kemenkominfo. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Korupsi Bakti Kominfo, Feriandi Mirza Dituntut 6 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar

Jaksa menuntut mantan Kepala Divisi Lastmile dan Backhaul Bakti Kominfo, Feriandi Mirza, 6 tahun penjara


Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika Pulihkan Pusat Data Nasional

13 Juli 2024

Koalisi masyarakat sipil berencana menggugat pemerintah ke PTUN karena karena pemerintah dinilai abai melindungi data publik setelah pusat data nasional diretas. .
Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika Pulihkan Pusat Data Nasional

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan tiga strategi pemulihan layanan pusat data nasional setelah peretasan.


Kementerian Komunikasi Sebut Pelayanan Imigrasi telah Normal

24 Juni 2024

Dari kiri Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Semuel Abrijani Pangarepan, Direktur _Network dan IT Solution_ Telkom Sigma Herlan Wijanarko (kemeja biru), Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria (batik) melakukan konferensi pers pembobolan Pusat Data Sementara di Surabaya yang berimbas ke 210 instansi di Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat pada Senin, 24 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Kementerian Komunikasi Sebut Pelayanan Imigrasi telah Normal

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyampaikan bahwa pelayanan imigrasi telah kembali normal setelah serangan ransomware di Pusat Data Nasional.


Peretas Pusat Data Nasional Minta Tebusan Rp 131 Miliar

24 Juni 2024

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Semuel Abrijani Pangerapan, usai konferensi pers terkait serangan siber yang menyasar Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), Senin, 24 Juni 2024. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi
Peretas Pusat Data Nasional Minta Tebusan Rp 131 Miliar

Pemerintah mengakui peretas Pusat Data Nasional meminta tebusan USD 8 juta. Peretas berada di luar negeri.


Amartha Mikro Fintek akan Gelar Asia Grassroots Forum Pekan Depan

15 Mei 2024

Amartha Mikro Fintek menggelar konferensi pers The 2024 Asia Grassroots Forum dengan tema
Amartha Mikro Fintek akan Gelar Asia Grassroots Forum Pekan Depan

Amartha Mikro Fintek berkolaborasi dengan Women's World Banking, SME Finance Forum, Accion, dan IFC mempromosikan potensi ekonomi akar rumput


Kata Pengguna Layanan Starlink: Harga Lebih Irit, tapi Tak Cocok di Perkotaan, Kenapa?

7 Mei 2024

Salah satu warga Indonesia asal Bandung mulai menggunakan layanan internet milik Elon Musk, Starlink pada Sabtu, 4 Mei 2024. Foto: Dokumen pribadi/Asep Indrayana
Kata Pengguna Layanan Starlink: Harga Lebih Irit, tapi Tak Cocok di Perkotaan, Kenapa?

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan layanan koneksi Starlink lebih dibutuhkan di daerah yang terisolir dan minim jaringan internet.


Psikolog Sebut Perlunya Orang Tua Terapkan Aturan Jelas Penggunaan Ponsel pada Anak

25 April 2024

Ilustrasi anak main ponsel pintar. (Shutterstock.com)
Psikolog Sebut Perlunya Orang Tua Terapkan Aturan Jelas Penggunaan Ponsel pada Anak

Orang tua harus memiliki aturan yang jelas dan konsisten untuk mendisiplinkan penggunaan ponsel dan aplikasi pada anak.


Kominfo Gandeng Tony Blair Institute Antisipasi Kejahatan Artificial Intelligence

20 April 2024

Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 18 April 2024. Blair sebelumnya diminta Jokowi membantu mempromosikan IKN ke dunia internasional. Tony Blair menyebut pemerintah dapat melakukan promosi ke beberapa negara lain seperti pemerintah Persatuan Emirat Arab (PEA) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), serta sejumlah perusahaan asing di kawasan Asia untuk berinvestasi di IKN. TEMPO/Subekti.
Kominfo Gandeng Tony Blair Institute Antisipasi Kejahatan Artificial Intelligence

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Tony Blair Institute for Global Change bekerja sama antisipasi kejahatan Artificial Intelligence.