TEMPO.CO, Jakarta - Presiden dan CEO Freeport-McMoRan Inc, Richard C. Adkerson, mengatakan pembatasan operasi akibat larangan ekspor menyebabkan dampak yang tidak menguntungkan. Salah satunya terkait dengan kebutuhan tenaga kerja perusahaan.
Larangan ekspor itu terjadi karena perusahaan enggan mengubah izin operasi dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Akibatnya, perusahaan mengurangi produksi untuk menjaga keuangan.
"Karena Freeport tidak dapat melakukan ekspor tanpa mengakhiri KK, akan terjadi konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi semua pemangku kepentingan," ucapnya di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin, 20 Februari 2017.
Baca: Freeport Beri Waktu 120 Hari pada Pemerintah Jokowi
Dalam operasi normal, Freeport melalui unit usahanya yang memiliki tambang emas dan tembaga di Papua, PT Freeport Indonesia, membutuhkan sekitar 29 ribu tenaga kerja. Namun, dengan pembatasan operasi, kebutuhan tenaga kerja menyusut menjadi sebelas ribu orang. Dampaknya, Freeport akan memberhentikan sejumlah pekerja mulai pekan depan.
Freeport mengklaim telah berhenti melakukan ekspor sejak 12 Januari 2017. Pada 11 Januari 2017, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau biasa disingkat PP Minerba.
Baca: Freeport Indonesia Berhentikan Karyawan Pekan Depan
PP ini menegaskan, perusahaan pemegang KK harus memurnikan mineral di Indonesia. Jika tidak membangun smelter, perusahaan itu dilarang melakukan ekspor. Kemudian jika ingin tetap melakukan ekspor, perusahaan harus mengubah statusnya dari KK menjadi IUPK. Dengan menjadi IUPK, Freeport juga berkewajiban melepas 51 persen sahamnya kepada Indonesia tahun ini.
Adkerson berujar, akibat dilarang melakukan ekspor, total agregat logam yang dihasilkan tambang Grasberg di Papua berkurang. Dalam rencana operasi normal pada 2017-2021, tembaga yang bisa dihasilkan mencapai 6 miliar lbs dan produksi emas bisa sebanyak 8,4 mm ozs. Namun pembatasan operasi menyebabkan produksi tembaga berkurang menjadi 3 miliar lbs dan emas menjadi 4,9 mm ozs.
Baca: Freeport Masih Cari Pengganti Chappy Hakim
Pembelian domestik pun berkurang dari US$ 10 miliar menjadi US$ 4 miliar. Sedangkan investasi modal berkurang dari US$ 5,9 miliar menjadi US$ 1,6 miliar. Adkerson mengatakan hal itu manfaat bagi pemerintah juga akan berkurang. Jumlah pajak, dividen, dan royalti yang diberikan Freeport diperkirakan sebanyak US$ 4,5 miliar. Namun pembatasan operasi mengurangi pendapatan pemerintah menjadi hanya US$ 3,1 miliar.
VINDRY FLORENTIN
