TEMPO.CO, Jakarta - Pengentasan kemiskinan tahun depan akan dilakukan secara hati-hati. Target tingkat kemiskinan 2017 disepakati oleh pemerintah dan DPR sebesar 10,5% terhadap total penduduk dari sebelumnya yang diharapkan pada kisaran 9,5%-10,5%.
Ekonom dari Universitas Padjadjaran Ina Primiana mengatakan pengentasan kemiskinan bisa dilakukan dengan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Penyebaran kegiatan ekonomi harus sampai ke tingkat desa sesuai dengan potensi dan didukung oleh infrastruktur.
Program sosial dan subsidi untuk penanggulangan kemiskinan juga perlu sinergi antarkementerian dan lembaga. Program tersebut mestinya dipadukan dengan pengembangan ekonomi produktif.
“Selama masing-masing bekerja parsial sulit meramalkan kapan pengurangan kemiskinan akan terjadi. Selain antarkementerian, juga antarpusat dan daerah,” katanya, Kamis (8 September 2016).
Sebelumnya, dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tingkat kemiskinan yang saat ini sudah berada di level 10,86% merupakan kelompok penduduk miskin inti sehingga membutuhkan lebih banyak usaha untuk menguranginya. Dia meyakini pengentasan kemiskinan tidak sekadar pemberian bantuan, namun akses pendidikan dan kesehatan juga harus didorong.
“Namun dalam menyentuh kemiskinan, kita harus bekerja lebih keras. Memperluas kesempatan pada kualitas pendidikan, kesehatan dengan adanya puskesmas, dan kekurangan gizi itu juga menyebabkan permanen,” katanya.
Menurutnya, pengentasan kemiskinan tidak hanya mempertimbangkan jumlah uang yang dianggarkan. Lebih jauh, anggaran yang dialokasikan harus didesain hingga sampai ke pemerintah daerah.
“Tidak hanya jumlah uang tapi desain untuk mengatur sampai akar-akarnya. Peran pemda juga penting, sehingga setiap rupiah yang kita belanja lebih mengena,” ujarnya.
