TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak agar siap mengejar target penerimaan negara di 2016. Pasalnya, ucap dia, selain target penerimaan perpajakan yang cukup ambisius, masih ada target penerimaan dari tax amnesty.
"Kami dapat arahan dari Presiden bagaimana membangun kepercayaan publik dan pelaku usaha lagi," kata Sri di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Juli 2016. Oleh sebab itu, ujarnya, petugas pajak harus jujur dan tidak mempunyai konflik kepentingan.
Sri menilai periode awal pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak akan menjadi insentif besar bagi para wajib pajak atau pemohon. Dia ingin peraturan pelaksana bisa rampung agar target tidak tertunda. "Jangan sampai sudah dijelaskan, ternyata ada aturan yang belum selesai," ucapnya.
Lebih lanjut, kata Sri, Kementerian Keuangan akan mendalami lagi APBN 2016 yang sudah disahkan parlemen. Kementerian akan mengkaji titik mana saja yang rawan dan perlu mendapat perhatian. "Nanti kita akan tahu apakah bisa dicapai (target penerimaan). Kalau bisa dicapai caranya bagaimana," ujarnya.
Sri menilai hal terpenting saat ini ialah membangun kepastian arah kebijakan fiskal. Di sisi lain, ia ingin APBN kredibel karena target penerimaan tak hanya tax amnesty, tapi juga anggaran (APBN) keseluruhan.
ADITYA BUDIMAN
