TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mempersulit aktivitas bongkar-muat batu bara dan memblokade jalan menuju Pembangkit Listrik Tenaga Uap Cirebon.
Gabungan LSM yang terdiri atas Greenpeace, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) melakukan protes terhadap kegiatan PLTU Cirebon karena dinilai mencemari udara dan merusak lingkungan. Aktivis lingkungan melakukan protes pengoperasian PLTU yang menghasilkan polusi debu.
Kepala Satuan Komunikasi Korporat PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) I Made Suprateka mengatakan sistem dan operasi listrik belum terganggu akibat aksi protes aktivis lingkungan itu.
Menurut Suprateka, PLN melakukan transaksi pembelian listrik terhadap PLTU milik swasta itu. "Jual-beli belum terputus karena biasanya masih ada ketersediaan pasokan batu bara," katanya saat dihubungi, Ahad, 15 Mei 2016.
Baca Juga: Aktivis Lingkungan Tolak Rencana Ekspansi PLTU Cirebon
Listrik dari PLTU yang berkapasitas 660 megawatt ini masuk sistem jaringan listrik interkoneksi Jawa-Bali. Suprateka menambahkan, PLTU yang berkapasitas besar biasanya memiliki sistem filter yang dapat mengurangi penyebaran debu akibat pembakaran batu bara.
PLN, Suprateka berujar, menyiapkan dua cara untuk mengantisipasi jika protes tersebut merembet pada PLTU milik pemerintah. Pertama, PLN akan melakukan manajemen stok batu bara untuk sekian hari agar kebutuhan tetap dapat terpenuhi.
Selanjutnya, kata Suprateka, PLN akan menyalakan pembangkit lain di jaringan listrik Jawa-Bali jika defisit listrik tetap terjadi akibat blokade muatan batu bara. "Beberapa pembangkit penyangga akan diaktifkan, kan sekarang ini ada yang tidak 100 persen dipakai karena sebagai cadangan jika ada masalah."
ALI HIDAYAT
