OJK Gelar Keuangan Syariah Fair  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali (KOMUNIKA)

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali (KOMUNIKA)

    TEMPO.COJakarta - Otoritas Jasa Keuangan menggelar pameran produk dan jasa keuangan syariah dalam Keuangan Syariah Fair (KSF) 2016. Acara yang merupakan bagian dari pembuka rangkaian kampanye Aku Cinta Keuangan Syariah 2016 ini akan berlangsung dari 6 Maret 2016 di Mal Gandaria City, Jakarta.

    “OJK akan menyelenggarakan KSF di berbagai kota di Indonesia,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK Firdaus Djelani dalam sambutan pembukaan KSF 2016, Kamis, 3 Maret 2016. Dua kota yang akan menjadi lokasi digelarnya KSF 2016 adalah Bandung dan Surabaya.

    Firdaus mengatakan kegiatan ini merupakan strategi OJK mendekatkan masyarakat dengan industri keuangan syariah, sekaligus strategi memamerkan keunggulan produk dan jasa keuangan syariah. “Kami sengaja adakan di pusat keramaian agar masyarakat dapat bertanya langsung,” katanya.

    Acara yang pertama kali digelar OJK ini diikuti 41 perusahaan yang terdiri atas 11 industri keuangan non-bank syariah, 19 industri perbankan syariah, dan 11 industri pasar modal syariah. Otoritas menyebutkan penyusunan standar produk keuangan syariah dilatarbelakangi tuntutan pasar akan produk operasional standar yang mampu menunjang industri perbankan syariah dalam meningkatkan daya saing, terlebih di era pasar bebas.

    Acara ini diharapkan dapat mendorong pemasaran produk pembiayaan perbankan syariah di lapangan sehingga memiliki standar pelaksanaan yang baik. Artinya, sejumlah produk akan sesuai dengan fatwa, ketentuan, standar syariah, hukum positif, dan praktek umum yang dapat diterima masyarakat.

    BAGUS PRASETIYO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.