Gubernur Ganjar Siap Tampung Korban Gusuran Kalijodo  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga Kalijodo mendaftarkan diri ke posko untuk mendapatkan rusun di Kecamatan Tambora, Jakarta, 18 Februari 2016. Petugas di posko itu menawarkan tiga opsi bagi warga Kalijodo, yaitu alih profesi, pulang kampung, atau bersedia pindah ke rusun. TEMPO/Subekti

    Warga Kalijodo mendaftarkan diri ke posko untuk mendapatkan rusun di Kecamatan Tambora, Jakarta, 18 Februari 2016. Petugas di posko itu menawarkan tiga opsi bagi warga Kalijodo, yaitu alih profesi, pulang kampung, atau bersedia pindah ke rusun. TEMPO/Subekti

    TEMPO.COSemarang - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap menerima para warga dari Kalijodo, DKI Jakarta, setelah penertiban kawasan prostitusi dan perjudian tersebut, untuk disalurkan ke berbagai industri.

    "Enggak apa-apa (disalurkan ke industri di Jawa Tengah, red.) asal dilatih dulu. Mereka juga harus dapat pekerjaan," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di sela kunjungan kerja ke Kabupaten Banjarnegara, Kamis, 18 Februari 2016.

    Hal tersebut disampaikan Ganjar menanggapi pernyataan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang akan menyalurkan para pekerja seks komersial dari Kalijodo ke sejumlah perusahaan sektor garmen di Jawa Tengah. Menurut Ganjar, Jawa Tengah harus menjadi jangkar bagi Indonesia ketika ada masyarakat bermasalah dan semua pihak tidak ada yang mau menerima.

    "Jawa Tengah harus siap menerima. Sebab, kalau tidak, dia akan terusir dari republik ini," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

    Ganjar menjelaskan bahwa lapangan pekerjaan di Jawa Tengah masih terbuka, khususnya sektor industri garmen yang ada di daerah Solo Raya, seperti Sukoharjo, Wonogiri, dan Boyolali. "Lha wong kemarin (perusahaan garmen, red.) Boyolali dan Sragen nyari (karyawan, red.) saja kurang," tuturnya.

    Ganjar juga tidak mempermasalahkan jika jumlah warga Jawa Tengah, yang saat ini tercatat sekitar 35 juta jiwa, akan terus bertambah dengan adanya penyaluran PSK Kalijodo ke sektor industri garmen.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.