Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Mau Gabung TPP, Kemendag: Prosesnya Lama dan Sulit

image-gnews
Ekspresi Presiden Joko Widodo, saat mendengarkan Presiden Barack Obama menyampaikan komentar pada wartawan usai melakukan pertemuan di Gedung Putih, 27 Oktober 2015. REUTERS/Jonathan Ernst
Ekspresi Presiden Joko Widodo, saat mendengarkan Presiden Barack Obama menyampaikan komentar pada wartawan usai melakukan pertemuan di Gedung Putih, 27 Oktober 2015. REUTERS/Jonathan Ernst
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Kerja Sama APEC dan Organisasi Internasional lainnya pada Kementerian Perdagangan, Deny Wachyudi Kurnia, menyatakan bahwa kalaupun jadi dilakukan, masuknya Indonesia ke Trans Pacific Partnership (TPP) perlu waktu lama. Banyak perhitungan harus dilakukan. Banyak pula peraturan harus diubah.

“Prosesnya  masih panjang. Harus ada proses negosiasi  syarat dan ketentuannya,” ujar Deny, Rabu 28 Oktober 2015. Deny menyatakan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perdagangan telah meneliti soal apa saja untung rugi bergabungnya Indonesia ke TPP. 

Selain itu, bergabung dengan TPP berarti Indonesia perlu bernegosiasi dengan semua negara anggota dan mengadopsi seluruh kerangka kerjasama TPP yang telah disepakati. “Nah jika aturan main di sini belum sesuai, maka Indonesia yang harus melakukan penyesuaian,” ujarnya.

Yang pasti, menurut Deny, TPP memang menawarkan akses pasar yang lebih luas bagi negara anggotanya. Jika Indonesia bergabung, misalnya, maka bea masuk produk tekstil dan alas kaki di Amerika Serikat dan negara anggota TPP lain,  yang notabene merupakan pasar utama Indonesia, akan dihapuskan.

Tapi di sisi lain, beberapa penyesuaian regulasi juga perlu dilakukan di dalam negeri. Misalnya untuk mebuka pintu bagi investasi di sektor-sektor yang selama ini terlarang atau mengurangi hak-hak eksklusif BUMN. Selain itu juga ada syarat menyesuaikan peraturan ketenagakerjaan sesuai standar ILO dan untuk meningkatkan posisi pemilik hak kekayaan intelektual.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Deny, meski untuk jangka panjang bisa jadi menguntungkan, pembukaan daftar negatif investasi dan pengurangan hak eksklusif bagi BUMN itu bakal jadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Apalagi, semua perubahan harus minta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebelumnya, ketika bertemu Presiden Barack Obama, Presiden Joko Widodo telah mengatakan ketertarikan untuk bergabung dengan TPP. “Indonesia berniat bergabung dalam TPP,” demikian pernyataan Jokowi di Gedung Putih, Washington, Senin 26 Oktober 2015 siang waktu setempat atau Selasa dini hari waktu Indonesia.  Dalam keterangan pers yang diberikan bersama Presiden Amerika Serikat Barack Obama itu, Jokowi tidak mengelaborasi pernyataannya.

PINGIT ARIA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Prabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden

22 menit lalu

Prabowo Subianto, tiba di kegiatan halalbihalal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta, Ahad 28 April 2024. Foto: TEMPO/Hendrik
Prabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden

Prabowo mengungkapkan hal itu di acara PBNU.


PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

9 jam lalu

Rocky Gerung. Instagram/@rockygerungofficial_
PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang menganggap Rocky Gerung telah menghina Presiden Jokowi.


Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

10 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) yang juga Ketum PB PASI menyaksikan kejuaraan atletik pelajar atau Student Athletics Championships (SAC) Indonesia di Stadion Madya, Komplek GBK, Jakarta, Jumat 13 Januari 2023. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mendukung pembinaan atletik mulai tingkat sekolah demi menjaring bibit-bibit unggul sejak dini. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.


Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

10 jam lalu

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat menghadiri acara Temu Kangen dan Silaturahmi dengan senior partai di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu 17 Desember 2022.  Para senior PDIP yang hadir itu antara lain, Panda Nababan, Tumbu Saraswati, Rahmat Hidayat, Rudi Harsa, Emir Moeis, Dewi Jakse, Andreas Pareira, Firman Djaya Daeli, Jacob Tobing, Teras Narang, Idham Samawi, Agnita Singedekane, Pataniari Siahaan, Bambang Praswanto, HM. Sukira, Sirmadji, Daryatmo Mardiyanto. ANTARA/HO-DPP PDI Perjuangan
Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.


Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

22 jam lalu

Menkominfo Budi Arie Setiadi. - (PeyHS)
Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.


Akhir Politik Jokowi di PDIP

1 hari lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.


Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

1 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.


Pameran Dekorasi Rumah Indonesia di Taiwan Raup Transaksi Rp 4,73 Miliar

1 hari lalu

Dekorasi Rumah dan Dinding yang Hemat Biaya.
Pameran Dekorasi Rumah Indonesia di Taiwan Raup Transaksi Rp 4,73 Miliar

Kementerian Perdagangan menggelar pameran dekorasi rumah Indonesia di Taiwan, total transaksi yang diperoleh Rp 4,73 miliar.


Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Lantik 6 Pejabat Eselon I dan II, Berpesan Waspadai Situasi Geopolitik Timur Tengah

1 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melantik 3 pejabat eselon I dan 3 pejabat eselon II di Kementerian Perdagangan pada Jumat, 26 April 2024 kemarin. Doc. Istimewa/ Humas Kementerian Perdagangan.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Lantik 6 Pejabat Eselon I dan II, Berpesan Waspadai Situasi Geopolitik Timur Tengah

Menteri Perdagangan melantik pejabat eselon I dan II. Dia berpesan agar siap menghadapi keadaan geopolitik Timur Tengah saat ini.


Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ditemui di kediaman Calon Presiden Prabowo Subianto, Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Maret 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.