TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi, mendorong kepala desa beserta aparatur desa lainnya tidak takut dalam mengelola dana desa selama dilakukan secara akuntabel dan transparan.
"Saya kira jangan lalu takut dan khawatir dulu terjebak korupsi," kata Johan Budi dalam diskusi bertajuk Mengawal Dana hingga ke Desa di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta, Rabu, 12 Agustus 2015.
Baca Juga:
Menurut Johan, sepanjang pengelolaan dana desa senilai Rp 1,4 miliar per desa yang dikucurkan bertahap itu jauh dari unsur memperkaya diri sendiri dan orang lain sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) maka aparatur desa tidak perlu takut. "Tentu tidak serta-merta orang bisa disebut korupsi," kata dia.
Menurut dia, kesalahan atau ketidaksesuaian administrasi pengelolaan dana desa yang dapat terjadi karena ketidaktahuan, tidak perlu menjadikan aparatur desa takut dalam mengelola dana desa.
Sebab selama tidak ada unsur kesengajaan merugikan negara maka kesalahan itu tidak dapat dikategorikan korupsi.
Ia mencontohkan, apa bila suatu desa tidak memiliki pos anggaran dana bencana alam, lantas menggunakan pos anggaran lain saat terjadi bencana alam, tentu tidak serta-merta dikategorikan sebagai korupsi. "Sepanjang proses penggunaan dana tersebut transparan dan dapat dipertanggungjawabkan tentu tidak ada masalah," kata dia.
Sementara itu, Johan mengakui kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan aparatur pemerintahan daerah kebanyakan memang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. "Hampir 70 persen kasus-kasus korupsi di daerah terkait dengan pengadaan barang dan jasa," kata dia.
Kendati demikian, ia mengatakan, seluruh kasus korupsi tersebut selalu terbukti dilandasi niat jahat, berupa penggelembungan dana yang bertujuan menguntungkan diri sendiri.
"Misalnya pembelian barang seharusnya Rp 100 ribu, namun dianggarkan Rp 10 juta, tentu itu ada niat jahat, tidak mungkin tidak sengaja," kata dia.
Oleh sebab itu, agar pengelolaan dana desa dapat terlaksana secara efisien dan akuntabel, pemerintah daerah perlu melakukan pembinaan dan pendampingan aparatur desa dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendatan dan Belanja Desa (RAPBDes).
Selain itu juga mewajibkan kepala desa untuk mempublikasikan RAPBDes untuk di-review oleh masyarakat. Juga menyediakan saluran keluhan atau umpan balik masyarakat atas RAPBDes.
ANTARA
