TEMPO.CO, Jakarta - Wakil DPR RI Fadli Zon mengatakan untuk menyelesaikan masalah pertanian, pemerintah harus bersatu dan tidak ada tumpang-tindih kebijakan.
"Masalah pertanian dan kesejahteraan tani tidak pernah terpecahkan karena tidak adanya kebijakan pemerintah yang terintegrasi, Kementerian Pertanian hanya mengurusi produksi sementara Kementerian Perindustrian dan Perdagangan mengurusi tentang harga dan perdagangan," kata Fadli Zon yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) seusai acara ulang tahun HKTI ke-42 di Jakarta, Senin, 27 April 2015.
Ia menghargai optimisme pemerintah untuk tidak lagi mengimpor beras dari luar negeri, namun dia mengemukakan harga beras yang masih mahal menunjukkan ada masalah.
"Presiden mengatakan tidak ada impor beras, Kementerian Pertanian mengatakan tidak akan impor beras, tetapi Kementerian perdagangan bagaimana, saya khawatir ada simpang siur antar-kementerian," kata Fadli Zon.
Mengenai indeks tukar petani yang stagnan, Fadli berpendapat hal itu disebabkan pemerintah tidak melibatkan petani, organisasi petani, dan penyuluh dalam menyelesaikan masalah tersebut.
"Anggaran sektor pertanian terus meningkat, pada 2004 anggaran sekitar Rp 2,7 triliun dan sekarang sudah hampir Rp30 triliun, tetapi dana yang besar tersebut tidak berbanding lurus dengan peningkatan produksi dan dengan kesejahteraan petani, hal tersebut karena pemerintah tidak berusaha melibatkan petani, organisasi petani, dan penyuluh," kata Fadli.
ANTARA
