Thailand Akui Banyak Masalah Ilegal Fishing  

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan pemerintah Thailand sudah mengakui banyak permasalahan ilegal fishing yang terjadi negara Gajah Putih itu. Thailand, kata dia, ingin 'membereskan' permasalahan-permasalahan tersebut.

"Mereka akan menyelesaikan persoalan-persoalan illegal fishing dan menghukum perusahan-perusahaan mereka yang tidak benar," kata Susi di Jakarta Convention Center, Kamis, 23 April 2015.

Susi memuji rencana Thailand yang akan memasang 7 ribu Vessel Monitoring System (VMS) VMS atau tracking system di kapal-kapal ikan mereka. Dengan memasang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan atau VMS, Thailand dapat memantau dan memonitoring kapal ikan agar kegiatannya dapat berjalan secara legal.

Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-O-Cha sepakat meningkatkan kerja sama di bidang kelautan, khususnya illegal fishing. Rencananya, kedua negara akan membentuk kelompok kerja untuk membahas solusi illegal fishing dan kerja sama perikanan.  Jokowi berharap pemerintah Thailand dapat meningkatkan perlindungan dan akses hukum bagi Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia di Thailand.

Jokowi juga mengajak Prayut untuk meningkatkan investasi di Indonesia khususnya di sektor infrastruktur, energi terbarukan, pengolahan makanan dan pariwisata. Perdagangan bilateral lima tahun terakhir (2010-2014) mengalami peningkatan rata-rata 5,63 persen per tahun.

Saat ini, Thailand merupakan investor ke-13 terbesar di Indonesia dengan nilai US$ 317,7 juta di 55 proyek. Bidang usaha yang menjadi fokus minat para investor Thailand di Indonesia adalah pengolahan makanan, konstruksi, pasokan air, suku cadang mobil, produk kimia, pariwisata, perhotelan dan retail.

ALI HIDAYAT